METROPOLIS

Pemprov Kaltim Upayakan Bantuan Sosial Cair Sebelum Lebaran

Penjabat (Pj) Sekdaprov Kaltim Muhammad Sa’bani. (Dok. Humas Pemprov Kaltim)

SAMARINDA, Kate.id – Pemprov Kaltim mengupayakan segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona (Covid-19) dalam waktu dekat ini. Khususnya sebelum hari raya Idulfitri.

Penjabat (Pj) Sekdaprov Kaltim Muhammad Sa’bani menegaskan, pihaknya tengah berupaya merealisasikan bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi tersebut dalam waktu dekat. Dia memastikan sesuai kesepakatan bersama DPRD Kaltim, bahwa bantuan sosial itu akan disalurkan menjelang hari raya di sisa waktu ini.

Dia mengakui belum disalurkannya bantuan kepada masyarakat karena proses administrasi yang membutuhkan sinkronisasi data penerima.

“Beberapa hari ini kami terus melakukan verifikasi data agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Sementara data yang terverifikasi sudah bisa disalurkan,” kata Muhmmad Sa’bani saat Rakor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim secara vertual di ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/5/2020).

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mendesak Pemprov Kaltim untuk segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat paling lambat sebelum lebaran. Terlebih di tengah himpitan ekonomi dan kebutuhan yang tinggi menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Kami sudah meminta kepada pemprov untuk menyalurkan seluruh bantuan dari provinsi dibagikan sebelum lebaran ini. Dan mereka menyanggupi,” kata Rusman.

Rencananya, penerima bantuan sosial dari provinsi sebanyak 150.000 KK dengan besaran Rp 250 ribu dikali tiga bulan masa pandemi Covid-19, yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 750 ribu.

Menurut Pj Sekdaprov Kaltim Muhammad Sa’bani, pemprov berkomitmen merealisasikan bantuan tersebut. Bahkan, selain bantuan dari APBD Kaltim, bantuan kepada masyarakat Kaltim juga dibantu melalui pemerintah pusat.

Di mana pemerintah pusat telah meluncurkan lima komponen bantuan melalui APBN. Yaitu program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, bantuan langsung tunai (BLT), kartu prakerja dan bantuan dari dana desa.

“Program bantuan semuanya memerlukan data. Termasuk rujukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ternyata masih perlu diverifikasi. Sebab ada perubahan data itu sendiri. Dalam waktu yang terbatas, pendataan tidak semudah yang dibayangkan,” tandasnya.

Di sisi lain, lanjut Sa’bani, pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan dana untuk bantuan sosial masyarakat. Sehingga diupayakan sedemikian rupa agar tidak terjadi duplikasi. Bahkan data ganda pun ada ditemukan.

Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi dan tidak bisa dihindari karena ada data yang belum klir. Akibat banyaknya data dan bantuan yang seharusnya bisa disinkronisasi secara baik.

“Mengingat sumber data ada di kabupaten/kota, maka kami tetap merujuk dari daerah tersebut. Yang sudah diakomodasi melalui DTKS tentu sudah ada bantuan-bantuan. Sementara di luar DTKS, kami coba verifikasi supaya tidak terjadi tumpang tindih dan disalurkan secara bertahap. Data yang sudah klir kami usahakan sebelum Hari Raya Idulfitri,” papar Sa’bani. (lim)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top