POLITIK

Rekomendasi Belum Tuntas, Masa Kerja Pansus Maloy DPRD Kaltim Diusulkan untuk Diperpanjang

SAMARINDA, Kate.id – Masa kerja panitia khusus (Pansus) Maloy DPRD Kaltim disepakati untuk diperpanjang. Alasannya, pansus belum rampung menjalankan tugas terkait dengan kajian dan tinjauan lapangan sebagai bahan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical Maloy.

Kesepakatan tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus Maloy Jahidin usai melakukan rapat di ruang rapat Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (19/5/2020). Menurutnya, pihaknya akan mengusulkan perpanjangan masa kerja Pansus Maloy karena rkomendasi belum terpenuhi sebagai syarat membentuk perda.

Sebabnya, di tengah pandemi virus corona (Covid-19) pansus Maloy belum pernah melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan pihak terkait. “Jika melihat waktu dan pengaruh Covid-19 sepertinya akan diperpanjang. Karena waktu (masa kerja) yang diberikan hampir habis,” jelasnya.

Dalam hasil keputusan rapat tersebut, Jahidin mengungkapkan, pembahasan Perda Maloy menjadi prioritas karena menyangkut pembangunan industri Kaltim dan ekonomi di masyarakat sekitar.

“Ini Prioritas kami, karena memiliki Pelabuhan Maloy yang diharapkan dapat menampung kesejahteraan masyarakat Kaltim,” imbuh Ketua Komisi I DPRD Kaltim ini.

Ia menerangkan, ada beberapa poin yang akan menjadi fokus dalam raperda tersebut. Diantaranya terkait bagaimana sebuah industri di Maoy nantinya dapat menampung kearifan lokal Kaltim. Termasuk menysuaikan dengan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Kaltim saat ini.

“Sesuai dengan misi Pemprov Kaltim yaitu Kaltim hidup sejahtera sehingga diharapkan Pelabuhan Maloy dapat mengangkat daerah karena mengandung banyak potensi di dalamnya,” tandas politisi PKB ini.

Diketahui, Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Maloy adalah kawasan yang sangat geostrategis, karena berada di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Artinya, kawasan ini menjadi lalu lintasan perdagangan internasional yang menghubungkan pulau Kalimantan dan Sulawesi. Akan tetapi, meski sudah diresmikan beberapa waktu lalu namun belum meningkatkan gairah investor untuk berinvestasi dan beroperasi di kawasan tersebut. Belum ada payung hukum kawasan industri Maloy tersebut disebut menjadi salah satu faktor kendalanya. (tm)

Editor: Sandy Hidayat

Comments

BERITA TERBARU

To Top