POLITIK

Legislator Desak Pemprov Kaltim Salurkan Bantuan Sosial Sebelum Lebaran

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub (Dok. Muslim/Kate id)

SAMARINDA, Kate.id – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rusman Yaqub mendesak Pemprov Kaltim segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona baru (Covid-19). Bantuan mesti disalurkan sebelum lebaran Idulfitri ini.

“Kami sudah meminta kepada pemprov untuk menyalurkan seluruh bantuan dari provinsi dibagikan sebelum lebaran ini. Dan mereka menyanggupi,” kata Rusman, kepada Kate.id baru-baru ini.

Legislator Kaltim asal Kota Samarinda ini menjelaskan, bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 ini sudah sangat dinantikan masyarakat. Banyak yang mengeluhkan terkait bantuan dari provinsi yang tak kunjung direalisasikan. Apalagi, menjelang Hari Raya Idulfitri yang membuat kebutuhan pokok meningkat.

Ditambah lagi, kata dia, sudah terjadi penambahan angka kemiskinan dan pengangguran di Kaltim. Ribuan tenaga kerja telah di rumahkan dan di-PHK oleh perusahaan terdampak pandemi Covid-19 ini. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

“Kami telah membahas soal ini pada saat rapat dengan pemprov yang dipimpin oleh Sekda. Dalam laporan mereka, ada 150 ribu yang akan menerima. Saat ini data yang sudah diverifikasi baru 140.699. Kami minta secepatnya diselesaikan, sehingga sebelum lebaran ini sudah bisa disalurkan,” imbuh politisi PPP ini.

Dia pun mempertanyakan lambannya pemprov dalam menyalurkan bantuan ini. Padahal di provinsi lain sudah mulai membagikan bantuan sosial tersebut. Proses birokrasi menjadi alasan lambatnya penyaluran bantuan. Karena butuh proses verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data penerima, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Karena penerima tidak boleh sampai dobel. Yang sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat atau kabupaten kota, tak bisa lagi dapat dari provinsi. Jadi bantuan itu saling melengkapi. Tidak bisa dobel. Ini yang masyarakat harus pahami,” jelasnya.

Artinya, sebut Rusman, data penerima sebanyak 150 ribu yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut yang belum terjangkau bantuan dari pemerintah pusat dan pemda kabupaten/kota. Yang dihimpun dari OPD provinsi dan kabupaten kota. Mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, hingga Dinas Perikanan dan Kelautan.  

Adapun besaran program bantuan sosial masyarakat (BSM) provinsi Kaltim sebesar Rp 250 ribu dikalikan tiga bulan (masa pandemi Covid-19) yang dibayarkan sekaligus.

“Jadi tiap penerima mendapatkan Rp 750 ribu. Itu diserahkan lewat bank, teknisnya mereka yang ngatur,” sebutnya.

Rusman juga meminta transparansi soal penyaluran tersebut. Misalnya dengan memublikasikan seluruh nama penerima di kantor-kantor pemerintahan, mulai dari kelurahan/desa hingga kecamatan. Bahkan diumumkan melalui media massa.

“Agar masyarakat bisa mengawasi penyalurannya. Adakah penerima yang memang sesungguhnya tidak layak (mampu). Atau sebaliknya ada rakyat yang terdampak tapi tidak ter-cover, boleh juga komplain,” tandasnya.

Bantuan sosial BSM provinsi ini merupakan program penanganan Jaring Pengaman Sosial (social safety net) yang bersumber dari alokasi refocusing dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 yang ditetapkan sebesar Rp 500 miliar, untuk tiga fokus anggaran. Yaitu penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan recovery ekonomi. (lim)

Editor: Sandy Hidayat

Comments

BERITA TERBARU

To Top