POLITIK

Anggota DPRD Kutai Kartanegara Syarifuddin Desak Kegiatan Bankeu Kaltim Dimaksimalkan

Anggota DPRD Kukar Dapil Anggana Muara Badak dan Marang Kayu dari Fraksi PAN, Syarifuddin. (Foto: hik/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Mandeknya banyak kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) yang dibiayai Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim mendapat sorotan legislator.

Anggota DPRD Kukar daerah pemilihan (Dapil) Anggana Muara Badak dan Marang Kayu dari Fraksi PAN, Syarifuddin meminta Pemkab Kukar memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Bankeu Kaltim. Pasalnya proyek-proyek ini dianggap sangat menguntungkan Pemkab Kukar.

“Kalau ada kegiatan atau proyek dari Bankeu provinsi yang belum selesai, kalau bisa diselesaikan,” ujar Syariffudin belum lama ini.

Pria yang pernah menjadi kuli tinta ini menyebutkan, akan sangat rugi bagi Pemkab Kukar jika kegiatan Bankeu tidak selesai. Pemprov Kaltim yang memberi bantuan bisa saja kecewa dan memberikan sanksi di kemudian hari.

“Nanti bisa saja jika tahun ini ada kegiatan yang tidak diselesaikan, maka tahun depan Bankeu akan dikurangi lagi,” sebutnya.

Lain halnya dengan rasionalisasi anggaran yang memang saat ini memungkinkan, karena pandemi Covid-19 masih terjadi secara nasional. Beberapa kegiatan memang ada yang terkena pemangkasan anggaran imbas Covid-19.

“Hari ini semua pemerintah sedang fokus penanganan Covid-19. Rasionalisasi anggaran pasti dilakukan. Saya juga berpesan, silahkan saja pangkas kegiatan. Yang penting kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat jangan dipangkas,” jelas Syarifuddin.

Dia menyebutkan, kegiatan Bankeu di dapilnya sudah berjalan dengan baik. Malahan kegiatan yang bersumber dari APBD Kukar yang belum terlihat.

“Sepenglihatan saya, belum ada kegiatan yang jalan dari APBD Kabupaten. Kemungkinan karena masih dampak Covid-19 jadi belum dimulai,” tegasnya.

Kritik Syarifuddin ini ditanggapi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Wiyono. Dia mengakui masih ada kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kaltim dalam bentuk paket Bankeu tahun 2019 yang belum berjalan maksimal.

“Ada berbagai kegiatan yang belum berjalan maksimal. Bahkan ada yang tertunda dengan alasan persoalan teknis,” ujarnya.

Diakui, beberapa kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami kemandekan sehingga tidak berjalan sama sekali. Namun Wiyono tidak mengetahui secara pasti di OPD mana saja yang mandek.

“Saya kurang tahu. Yang jelas ada di beberapa OPD, salah satunya di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kukar,” jelas pria yang pernah menjabat Kadisdikbud Kukar ini. (hik)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top