POLITIK

Menkes Sarankan Pilkada Usai Pandemi, KPU Punya Rencana Lain

Menteri Kesehatan Terawan.

JAKARTA, Kate.id – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak disarankan setelah pandemi virus corona baru (Covid-19) berakhir. Sebagaimana saran Menteri Keseharan (Menkes) RI Terawan Agus Putranto, Sabtu (16/5/2020).

Kata Terawan, pandemi Covid-19 bukan sekadar bencana non-alam, Melainkan sudah menjadi pandemi dunia. Karena itu, dia meminta penyelenggara pemilu untuk mempertimbangkan apakah pilkada dapat digelar setelah status pandemi dunia dicabut organisasi kesehatan WHO.

“Jika status pandemi berakhir, setidaknya levelnya akan turun menjadi endemi atau wabah tingkat nasional. Yang bisa diprediksi kapan berakhirnya Covid-19. Setelah pandemi dunianya ini dicabut oleh WHO,mungkin kita bisa melakukan pentahapan. Karena jadinya endemi atau wabah yang sifatnya nasional, sehingga kita bisa memprediksikan,” beber Terawan.

Kata dia, masih adanya status pandemi dunia dari WHO menunjukkan bahwa situasi di dunia masih belum dapat diprediksi. Untuk itu, kegiatan politik juga semestinya ditahan dahulu untuk dilakukan.

“Jika kegiatan politik tersebut tetap dilakukan di masa pandemik, maka akan menjadi tidak etis karena negara-negara lain masih berkutat dengan upaya penanganan Covid-19,” sebutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri merencanakan tahapan Pilkada serentak 2020 yang sempat tertunda dimulai kembali pada 6 Juni. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi memaparkan pada tahapan pilkada lanjutan yang akan dimulai 6 Juni 2020 tersebut penyelenggara akan mengaktifkan kembali badan Ad-Hoc yang telah direkrut sebelumnya.

“Pada 6 Juni itu bisa kita lanjut kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), itu terhitung sejak diaktifkan kembali,” terangnya.

PPK dan PPS, kata dia, sebenarnya sudah direkrut pada Maret 2020 lalu. Namun masa kerjanya dihentikan sementara karena adanya penundaan tahapan.

“PPK dan PPS yang kemarin kita hentikan masa kerjanya, nanti kita lanjutkan, ada yang sudah sempat dilantik dan ada yang belum,” sebut Pramono.

Kemudian pada 13 Juni, KPU merencanakan untuk merekrut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), awalnya rencana pembentukan PPDP itu pada 26 Maret 2020 lalu. Sehubungan dengan adanya penundaan tahapan pilkada, KPU juga menyesuaikan seluruh tahapan lainnya sesuai dengan dimulainya kembali penyelenggaraan pilkada.

Untuk penyusunan daftar pemilih, KPU merencanakan digelar pada 10 Juni-5 Juli 2020, semula tahapan tersebut direncanakan pada 23 Maret-17 April. Kemudian, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran berubah dari yang semula pada 11 April-17 Mei menjadi 6 Juli-4 Agustus 2020.

Tahapan rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap (DPT) bergeser dari 13-20 Juli 2020 menjadi 30 September-7 Oktober 2020.

Untuk masa kampanye tetap akan digelar selama 71 hari dan dalam Rancangan PKPU tersebut direncanakan pada 26 September sampai 5 Desember 2020. Masa tenang dijadwalkan pada 6-8 Desember dan pemungutan suara pada 9 Desember. (jon)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top