METROPOLIS

Cegah Perebutan Aset, Mobil Ragapantas Pakai Sistem Sewa

Mobil Ragapantas terparkir di Kantor Bupati Kukar. (Foto: Hik)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Kadisnya Dafip Haryanto sudah berpikir secara matang terkait mobil Gerakan Keluarga Peduli Atasi Stunting (Ragapantas) yang ada di desa-desa. Pengadaan mobil ini memakai sistem sewa dengan pihak ketiga, untuk mencegah perebutan aset di masa yang akan datang.

Mobil Ragapantas ini diadakan bagi desa-desa yang jauh dari akses fasilitas kesehatan untuk masyarakatnya.

“Itu mobil Ragapantas tidak beli, tetapi sewa dengan pihak ketiga. Kalau beli nantinya bakal ribet, akan dikuasai oleh oknum tertentu saja,” kata Dafip belum lama ini di halaman kantor Bupati Kukar.

Menurutnya, sistem sewa seperti ini pasti lebih aman. Lantaran ada beberapa perjanjian yang saling menguntungkan antara pihak ketiga dengan pihak desa sebagai penyewa. Bisa dengan paket biaya murah perawatan dari pihak ketiga. Atau ada bonus lainnya seperti biaya sewa yang murah, tetapi perawatan harus dengan pihak si penyedia jasa yang sudah kontrak sewa, tidak boleh ke bengkel lain.

“Tampaknya beberapa instansi sudah ada yang menerapkan sistem sewa bagi mobil operasionalnya. Seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang mobil operasionalnya pakai sistem sewa,” ucapnya.

Dafip menyebutkan, awalnya hanya desa yang jauh akses faskes saja yang diharuskan mengadakan mobil Ragapantas. Ternyata jika pemerintah desa (pemdes) menganggap penting mobil Ragapantas, boleh melakukan pengadaan.

“Silahkan cari pihak ketiga, penyedia jasa sewa mobil. Jika mobil Ragapantas tidak diadakan, justru desa bakal ada kena sanksi dari pemerintah pusat,” terangnya.

“Jika pemdes tidak konsen terhadap penanganan stunting, maka desa bakal kena sanksi, tidak akan dicarikan Dana Desa dari pusat,” imbuh Dafip.

Menurutnya, jika mobil tidak dipakai membantu masyarakat yang ingin berobat ke faskes, bisa saja mobil Ragapantas dipakai untuk urusan pemerintahan desa. Seperti untuk urusan ADD dan DD yang memang mengharuskan desa ke Tenggarong, ibu kota Kukar.

“Asal peruntukannya jelas, silakan saja dipakai. Yang tidak berbenturan saat menolong orang berobat,” tegas Dafip.

Sementara itu Kades Margahayu Kecamatan Loa Kulu, Rusdi mengatakan, desa mengadakan mobil Ragapantas untuk mendukung program Pemerintah Pusat. Yang didukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam meminimalisasi stunting serta angka kematian ibu dan anak (KIA) di Indonesia.

“Baru satu bulan kami adakan mobil Ragapantas. Ini sangat bermamfaat bagi masyarakat desa Margahayu,” jelas Rusdi. (hik)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top