POLITIK

Laporan Akhir Pansus LKPj Gubernur Kaltim Harus Disampaikan Lewat Paripurna Terbuka

Anggota PANSUS LKPJ DPRD KALTIM, SARKOWI V ZAHRY

SAMARINDA, Kate.id – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun 2019, Sarkowi V Zahry menegaskan, hasil laporan akhir pansus terhadap LKPj gubernur harus disampaikan secara terbuka ke publik.

Ia meminta hasil rekomendasi atau penilaian pansus terhadap dokumen kinerja pemprov Kaltim tahun 2019 tersebut, harus disampaikan melalui paripurna terbuka.

“Saya usulkan paripurna (laporan pansus LKPj) nanti harus di gedung utama, tinggal bagaimana mekanismenya nanti sesuai protokol Covid-19,” katanya, saat rapat pansus LKPj, Senin (11/5/2020).

Ia menyinggung hal tersebut karena sejak pandemi virus corona (Covid-19) segala kegiatan rapat kedewanan dilakukan secara virtual atau secara daring. Padahal, kata dia, segala kegiatan aktivitas kedewanan sebenarnya bisa dilakukan seperti biasanya. Misalnya rapat-rapat dan paripurna. Hanya saja dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

Wakil rakyat asal Kutai Kartanegara ini pun memberikan contoh kegiatan kedewanan di DPR RI dan DPRD DKI Jakarta. Dimana dapat melakukan kegiatan kedewanan secara normal.

“Ada kecenderungan mengingat peserta rapat lebih dari 10 orang, maka rapat melalui video conference, yang sebenarnya kalau dilakukan dengan protokol Covid-19 bisa. Ini di Jakarta bisa melaksanakan, Jawa Tengah, bahkan DPR RI paripurna. Entah nanti pimpinan, ketua-ketua fraksi saja yang hadir, yang lain virtual tak masalah,” imbuhnya.

Sarkowi mengeluhkan apa yang terjadi di Kaltim, khususnya terkait dengan koordinasi jalannya roda pemerintahan antara eksekutif dan legislatif. Dimana selalu mengandalkan virtual conference dalam setiap rapat. Termasuk koordinasi rapat dengar pendapat AKD DPRD Kaltim dengan OPD Pemprov.  

“Kita ini seolah-olah, saya curiga ada udang di balik batu ini. Bukan soal teknisnya, selalu mereka (OPD/pemprov) minta conference. Ini yang diharapkan. Seolah-olah mereka tidak mau bertemu dengan kita, ada apa ini,” bebernya.

Oleh karena itu, Sarkowi mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kaltim untuk ke depannya melakukan segala rapat dengan OPD Pemprov, termasuk paripurna tidak dengan virtual. Misalnya, agenda paripurna hasil evaluasi LKPj gubernur Kaltim tahun 2019 nanti.  

“Sebagai orang yang dipilih rakyat kita harus cerdas itu, ada apa ini. Jadi LKPj nanti paripurna harus di gedung utama,” pungkasnya. (lim)

Editor: Sandy Hidayat

Comments

BERITA TERBARU

To Top