EKONOMI & BISNIS

Demi Operasional, Tarif BPJS Kesehatan Kembali Dinaikkan

ilustrasi BPJS Kesehatan.

JAKARTA, Kate.id – Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali dinaikkan mulai Juli 2020. Pemerintah berdalih kenaikan ini untuk menjaga keberlanjutan operasional lembaga tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, meski terjadi kenaikan iuran, pemerintah tetap memberikan subsidi bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Khususnya peserta mandiri kelas III BPJS.

“Tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Untuk itu, ada iuran yang disubsidi pemerintah. Untuk yang lain tentu diharapkan jadi iuran yang bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS Kesehatan,” jelas Airlangga.

Kata dia, terdapat dua kelompok peserta BPJS Kesehatan. Kelompok masyarakat yang disubsidi dan kelompok yang membayar iuran. Tetapi terhadap keseluruhan operasionalisasi BPJS, dirasakan diperlukan subsidi pemerintah.

Diketahui, pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Pasal 34 Perpres tersebut, diatur mengenai besaran iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Iuran peserta mandiri kelas I menjadi Rp 150.000. Iuran ini naik dari sebelumnya sebesar Rp 80.000 Kemudian, Iuran peserta mandiri kelas II menjadi Rp 100.000 dari Rp 51.000.

Iuran peserta mandiri kelas III tetap sebesar Rp25.500 karena pemerintah memberikan subsidi Rp 16.500 dari Rp 42.000. Pasal 34 ayat 6 Perpres tersebut menjelaskan, ketentuan besaran iuran di atas mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Kendati demikian pada 2021 mendatang, subsidi yang dibayarkan pemerintah untuk peserta mandiri kelas III menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.

Pada akhir 2019, pemerintah juga sempat menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran tersebut. (jon)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top