POLITIK

Akui Potensi Penurunan DBH, Ketua DPRD Kutai Kartanegara Minta Pemkab Berhati-hati

Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasid. (Foto: Hik/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid memperkirakan, transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pusat untuk daerah Kukar mengalami penurunan di tahun ini. Untuk itu dirinya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk berhati-hati membelanjakan keuangan. Jangan sampai salah perencanaan dan kelola di tengah potensi ancaman transfer DBH yang menurun.

“Saya sudah dapat infonya, transfer DBH tahun ini mengalami penurunan untuk Kukar. Ini bisa menjadi perhatian bersama antara DPRD dan Pemkab Kukar,” kata Rasid, belum lama ini.

Dia menyebut, pemangkasan DBH dinilai wajar jika harga migas lagi anjlok di pasaran global. Sedangkan Kukar, pendapatannya didominasi transfer DBH dari hasil bisnis migas yang dikelola Pemerintah Pusat. Konsekuensi lainnya yang bakal diterima Kukar adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) pasti akan mengalami penurunan.

“Jika kondisi pendapatan Kukar menurun, maka bakal ada kegiatan infrastruktur yang dilakukan pembatalan dan penundaan,” sebutnya.

Rasid menyarankan Pemkab Kukar untuk berhati-hati mengelola anggaran di tahun ini. Pemkab diminta mengelola dengan bijak dan tepat sasaran, pilihlah belanja yang bersentuhan dengan keperluan dasar masyarakat yang sangat diperlukan.

“Nanti bakal ada pembahasan rasionalisasi anggaran di pembahasan APBD Perubahan tahun 2020,” jelasnya.

Info yang disampaikan Rasid bahwa Kukar berpotensi alami penurunan transfer DBH juga diiyakan Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra, Ria Handayani. Dirinya juga sudah mendapatkan kabar transfer DBH yang diterima Kukar bakal mengalami penurunan.

“Jika DBH mengalami penurunan, maka bakal ada penyesuaian anggaran yang dianggap tidak perlu untuk dilakukan penundaan,” jelas Ria.

Di tempat terpisah, Bupati Kukar Edi Damansyah memastikan info yang disampaikan Ketua DPRD Abdul sudah sampai di telinganya. Namun secara resmi suratnya belum diterimanya. Info yang didapat Edi, pemangkasan DBH nantinya tidak terlalu besar.

“Bisa saja ada pemangkasan DBH dari pusat sekitar 10 persen atau maksimal 15 persen,” ujarnya.

Mantan Sekda Kukar menambahkan, sekalipun terjadi pemangkasan DBH, Kukar masih ada yang bisa diharapkan sebagai pengganti pemangkasan DBH. Dana Silpa dan kurang salur 2019 masih ada.

“Jika ada pemangkasan DBH pasti berdampak. Karena biaya pembangunan Kukar hampir 70 persen mengandalkan transfer DBH dari pusat,” pungkasnya. (hik)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top