HUKUM & KRIMINAL

Yasonna Bantah Pelaksana Perppu Covid-19 Kebal Hukum

Yasonna Laoly. (Foto: ist)

JAKARTA, Kate.id – Pelaksana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 tidak kebal hukum. Hal itu ditegaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Kata dia, pasal 27 pada perppu itu tidak otomatis menghilangkan delik korupsi atas pejabat pemerintah pelaksana perppu tersebut. Korupsi dalam pelaksanaan perppu tersebut tetap akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Pasal 27 hanya memberi jaminan agar pelaksana perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan, karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat,” ungkap Yasonna, Selasa (12/5/2020).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sambung Yasonna, telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Karena itu korupsi terhadap dana anggaran Covid-19 dapat ditindak sesuai Pasal 2 Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa korupsi di kala bencana bisa dijatuhi hukuman mati.

Pasal 27 pada perppu ini menimbulkan kontroversi lantaran dianggap memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada penyelenggara perppu. Ayat 2 pasal ini berbunyi, “Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Selanjutnya ayat 3 berbunyi, “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha”.

Yasonna mengatakan, ada atau tidaknya pasal 27 pada perppu tersebut, tidak akan membuat seseorang menjadi kebal hukum bila melakukan korupsi.

“Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum,” terangnya.

Menurut Yasonna, klausul tidak dapat dituntut seperti di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu bukan hal baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Klausul ini juga pernah diatur dalam UU Pengampunan Pajak, UU Bank Indonesia, UU Ombudsman, UU Advokat, dan UU MD3.

“Bahkan beberapa pasal di KUHP juga mengatur tentang sejumlah perbuatan yang tidak dipidana,” sebutnya.

Pun begitu, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 diterbitkan dengan pertimbangan kondisi yang genting dan memaksa. Pemerintah perlu segera mengambil tindakan penting dan butuh dana besar yang mencapai Rp405,1 triliun sebagaimana disampaikan Presiden.

“Anggaran ini sebelumnya tidak ada di dalam APBN 2020, namun pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk menyediakannya dengan cepat. Karenanya, perppu ini merupakan payung hukum bagi penyediaan anggaran tersebut,” papar Yasonna.

Menurut dia, justru akan menjadi keliru apabila anggaran tersebut langsung dikeluarkan tanpa adanya dasar hukum. Karena itulah perppu ini harus ada untuk memastikan pengambil keputusan tidak khawatir dan tetap dipagari agar tidak bisa korupsi.

“Semua ini dilakukan dengan pertimbangan kepentingan rakyat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” urai politisi PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut Yasonna membantah anggapan bahwa perppu mengabaikan hak anggaran yang dimiliki oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, perppu ini tetap harus melalui persetujuan DPR sebelum ditetapkan menjadi UU.

“Saya justru mengapresiasi DPR yang sepaham dengan pemerintah untuk melihat Corona ini sebagai bencana dan setuju bahwa ada kebijakan membantu rakyat yang mesti ditempuh pemerintah. Semangatnya sama, yakni untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat,” tandasnya. (jon)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top