POLITIK

DPRD Kutai Kartanegara Panggil PLN, Pertanyakan Lonjakan Tagihan Listrik di Masyarakat

Suasana RDP antara DPRD Kukar dengan PLN Tenggarong. (foto: Hik/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memanggil PLN Rayon Tenggarong untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap persoalan yang dikeluhakan masyarakat. Pasalnya DPRD banyak terima keluhan dari masyarakat. Terkait lonjakan pembayaran tagihan listrik.

RDP berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) Sekretariat DPRD Kukar, Senin (11/5/2020) siang, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi, serta anggota Komisi II, Hamdiyah dan Ria Handayani. Sedangkan dari pihak PLN Tenggarong, dihadiri Manajernya Suwarno, dan staf teknis Muhammad Iqbal.

Alif mengawali pertanyaan kepada PLN, bahwa banyak sekali keluhan yang masuk ke wakil rakyat. Yaitu tentang pembayaran tagihan listrik yang melonjak drastis. Bahkan masyarakat ada yang mengadu pembayaran listriknya bulan ini, naik 100 persen.

“Masyarakat menduga PLN menaikan tarif listrik secara diam-diam, ini harus dijelaskan oleh PLN,” ucap Alif.

Alif menuturkan, yang menjadi persoalannya, pendapatan masyarakat imbas pandemi virus corona baru (Covid-19) mengalami penurunan penghasilan yang cukup signifikan. Kalau memang ada kenaikan tarif, saat ini bukanlah waktu sekarang. Seharusnya PLN sebagai bagian dari pemerintah ikut meringankan beban masyarakat.

“Tolong, PLN kasihani rakyat, yang saat ini pendapatannya menurun. Ada kah strategi lain PLN yang bisa meringankan beban masyarakat, agar tagihan listriknya tidak membengkak,” ujarnya.

Ditambahkan Hamdiyah dari Fraksi PKB, persoalan PLN saat ini bukan hanya menyangkut kenaikan tarif listrik. Akan tetapi juga penataan jaringan kelistrikan yang ada di desa perlu ditata secara apik. Jaringan listrik jangan dipasang sembarangan, PLN harus memikirkan dampaknya.

“Pernah kejadian di Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan, saat kebakaran, mobil PMK tidak bisa masuk, sehingga menghalangi pemadaman listrik. Sehingga menghanguskan 60 rumah,” ujar Hamdiyah, yang bertempat tinggal di Loa Janan.

Menanggapi apa yang disampaikan DPRD Kukar, Suwarno membantah ada kenaikan tarif listrik. Kata dia semuanya masih harga normal. Keluhan lonjakan tagihan listrik kelas rumah tangga sangat wajar karena penggunaan listrik juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

“Kan ada pemberlakuan Pembatasan Sosial Besar-Besaran(PSBB) dan Work From Home (WFH). Secara otomatis penggunaan listrik di rumah lebih meningkat,” jelasnya.

Demi memperkuat bantahan PLN, Suwarno menjelaskan lembaganya punya hitungan tersendiri. Sebagai bukti tagihan tidak kenaikan, diambil rata-rata pemakaian tiga bulan terakhir, dibagi 90 hari, dikalikan 30 hari. Hasilnya menjadi rata-rata pemakaian hitungan KWH-nya. Jika berlebih, berarti pemakaian memang lebih besar saat dirumah.

“Rata-raya yang lakukan komplain ke PLN, sudah terima dan mengakui, kalau pemakaian listrik di rumah lebih banyak dari bulan biasanya,” ucap Suwarno yang baru tiga bulan menjabat Manajer PLN Tenggarong.

Masih menurut Suwarno, lembaganya juga menyadari, saat ini pendapatan masyarakat lagi menurun drastis. Jika ada pelanggan yang tidak sanggup bayar tagihannya, bisa berkomunikasi dengan PLN guna mencari solusinya. Agar masyarakat bisa terbantu, PLN juga tidak merugi.

“Sedangkan untuk penataan jaringan kelistrikan yang masih semrawut, akan menjadi evaluasi kami ke depannya. Di satu sisi, saat ingin membangun jaringan terkadang terbentur dengan fasilitas milik Pemkab, ini yang menjadi kendala untuk penataan jaringan kelistrikan,” ungkapnya. (hik)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top