POLITIK

Pansus LKPj DPRD Kaltim Mulai Bekerja, Sisir Laporan Kinerja Gubernur

Ketua Pansus LKPj Gubernur 2019 di DPRD Kaltim, Andi Harahap (kanan) dan WAKilnYA mARTHINUS (KIRI) bersama anggota pansus LKPj lainnya USAI RAPAT (Dok. Kate id)

SAMARINDA, Kate.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun 2019 memutuskan untuk tetap menjalankan tugas sesuai agenda. Kendati ada usulan penundaaan dari Pemprov Kaltim untuk melakukan pembahasan.

Ketua Pansus LKPj Andi Harahap menegaskan, pihaknya akan mulai menjalankan tugas pansus sebagaimana yang telah diagendakan. Yaitu melakukan monitoring atas LKPj yang telah disampaikan gubernur dan wakil gubernur kepada DPRD Kaltim pada paripurna 29 April lalu.

“Kami tetap berpegangan pada dokumen laporan (LKPj) yang telah disampaikan tersebut, untuk kita lakukan evaluasi dan monitoring ke lapangan,” kata Andi Harahap, usai rapat perdana Pansus LKPj, Senin (11/5/2020).

Rapat pansus LKPj sendiri awalnya dengan agenda mendengarkan penjelasan secara teknis LKPJ tahun 2019 dari OPD Pemprov Kaltim yang dipimpin oleh Sekprov kepada Pansus LKPj DPRD Kaltim. Namun pada tanggal 9 Mei lalu, Pemprov Kaltim meminta penundaan pembahasan yang semula Senin (11/5/2020) hari ini menjadi Kamis (14/5/2020) mendatang.

Permintaan penundaan disampaikan melalui surat gubernur kepada pimpinan DPRD Kaltim. Namun dari hasil rapat pansus LKPj, disepakati untuk tetap melaksanakan agenda sebagaimana yang disepakati. Dalam artian, pansus menolak permintaan untuk dilakukan penundaan.

Sebab mulai Selasa 12 hingga 15 Mei pansus LKPj mengagendakan kunjungan kerja ke 10 kabupaten kota di Kaltim. Untuk memonitoring dan mengevaluasi dari LKPj yang telah disampaikan, menyisir laporan yang disampaikan sesuai atau tidak dengan realisasi capaiannya di lapangan. Sebagai bahan rekomendasi penilaian DPRD Kaltim terhadap kinerja Pemprov Kaltim tahun 2019.

Wakil Ketua Pansus LKPj Marthinus menjelaskan alasan penolakan tersebut. Kata dia, penundaan tidak bisa disampaikan hanya melalui surat. Sebab penyampaian LKPj telah melalui mekanisme paripurna.

“Artinya kalau mau ditunda, atau direvisi atau diganti laporannya harus melalui paripurna lagi,” tegas politisi PDIP ini.

Dari informasi yang dihimpun, permintaan penundaan tersebut karena adanya rencana penarikan dokumen dan merevisi berkas LKPj gubernur 2019 yang telah disampaikan pada 29 April lalu. LKPj gubernur tahun 2019 ini merupakan laporan capaian tahun pertama pemprov Kaltim dalam RPJMD 5 tahun kepemimpinan Isran Noor – Hadi Mulyadi dengan visi dan misi mewujudkan Kaltim Berdaulat.   

Dalam draf yang telah disampaikan pansus menemukan sejumlah permasalahan dalam dokumen LKPj tersebut. Baik dalam penyusunan format dan target hingga realisasinya. Misalnya ditemukan ada dua OPD yang mencantumkan capaian yang ditulis melebihi dari realisasi anggaran fisiknya.

Pertimbangan lainnya, pansus LKPj bekerja dengan masa kerja 30 hari. Dengan waktu singkat tersebut, Pansus LKPj harus memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pemprov tahun 2019.

“Jadi disimpulkan kita akan merujuk pada LKPj yang telah disampaikan. Kalau memang nanti ada ketidakberesen akan menjadi catatan rekomendasi pansus terhadap kinerja gubernur tahun 2019 nanti. Kalau memang ada yang merah, kita sampaikan merah,” tandasnya, didampingi anggota Pansus LKPj lainnya, Sarkowi V Zahry, Syafruddin, Muspandi dan lainnya. (lim)

Editor: Sandy Hidayat

Comments

BERITA TERBARU

To Top