METROPOLIS

Ratusan Miliar BLT Dana Desa Kaltim Disalurkan Pekan Ini

SAMARINDA, Kate.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pekan ini akan menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) berdasarkan data yang disampaikan kabupaten dan kota. Hal tersebut disampaikan Jubir Pemprov Kaltim Syafranuddin.

Menurutnya, berdasarkan keputusan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Ahad (26/4/2020) disepakati penyaluran dana sebesar Rp 250 ribu per bulan per kepala keluarga. Penerima dana BLT DD tersebut, merupakan warga yang sudah terverifikasi relawan Covid-19 masing-masing desa yang diketuai kepala desa.

“Penerima BLT DD mengacu SE KPK No11/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS dalam pemberian bansos ke masyarakat dan Kemendes PDTT tentang Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT,” kata Kabiro Humas Setdaprov Kaltim ini seraya menyebutkan penyaluran BLT DD tidak bisa sembarangan.

Ia menambahkan, BLT DD disalurkan berdasarkan data yang diterima Pemprov Kaltim. Bagi daerah yang belum menyerahkan data, BLT-DD belum bisa diserahkan.

Pria yang akrab disapa Ivan ini membenarkan, data penerima BLT DD dirapatkan dalam Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima BLT DD. Kemudian dokumen disahkan kepala desa dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disampaikan ke kepala daerah.

“Karena Kaltim ini luas, jarak antardesa dan kecamatan jauh, tentu data yang diterima belum semuanya. Karenanya gubernur, menaruh harapan sebelum video conference dengan kepala daerah yang dijadwalkan Kamis nanti semua data sudah masuk,” bebernya seraya menambahkan pengesahan data bisa didelegasikan ke camat agar datanya segera diterima Pemprov dan Pemerintah Pusat.

Dana Desa untuk Covid-19 Mencapai Rp 310,64 Miliar

Kepala DPMPD Kaltim Moh Jauhar Effendi

Sementara itu, dari data yang telah diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mencatat alokasi DD dari 841 desa se-Kaltim yang bisa digunakan untuk hadapi pandemi Covid-19 mencapai Rp 310,64 miliar.

Kepala DPMPD Kaltim Moh Jauhar Effendi mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi data terhadap anggaran DD yang akan digunakan untuk penanganan Covid-19. Khususnya untuk digunakan dalam memberi BLT DD.

Merujuk pada Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2020, kata dia, maksimal DD yang bisa digunakan untuk alokasi dana bantuan adalah sebesar 35 persen dari pagu yang sudah direvisi. Sedangkan jika merujuk Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT), ada 3 pola yang digunakan.

Pertama, desa yang jumlah DD-nya kurang dari Rp800 juta, maksimum BLT 25 persen. Kedua, desa yang jumlah DD-nya antara Rp800 jt sampai Rp 1,2 miliar, maksimum BLT, 30 persen. Terakhir, desa yang jumlah DD-nya di atas Rp 1,2 miliar, maksimal yang bisa digunakan untuk BLT, adalah 35 persen.

“Maka jumlah BLT yang bisa dibagikan kepada penerima manfaat se-Kaltim bisa mencapai lebih dari Rp 310,64 miliar. Tepatnya Rp 310.640.838.050 dari total pagu DD setelah direvisi sebesar Rp 899.892.482.000 untuk 841 desa,” kata Jauhar, akhir pekan lalu.

Ia pun merincikan hasil verivikasi data yang telah dilakukan untuk bisa disalurkan melalui BLT kepada masyarakat desa. Di Paser sebesar Rp 43,82 miliar untuk 139 desa. Lalu Kutai Kartanegara sebesar Rp 64,94 miliar untuk 193 desa. Dan Berau senilai Rp 40,29 miliar, untuk 100 desa. Kutai Barat, senilai Rp 62,27 miliar, untuk 190 desa. Kutai Timur Rp 59,77 miliar untuk 139 desa. Penajam Paser Utara (PPU) senilai Rp 12,74 miliar untuk 30 desa, dan terakhir Mahakam Ulu, senilai Rp 26,79 miliar untuk 50 desa.

Ia mengakui memang mekanisme persiapan penyaluran ini cukup panjang birokrasinya. Apalagi dari identifikasi di lapangan ada beberapa desa yang mengalami kendala. Misalnya desa belum membentuk relawan Covid-19 dan kekosongan BPD di desa tersebut.

“Mau diadakan pemilihan, terbentur aturan social distancing, tetapi saya selaku Kepala DPMPD telah mengeluarkan surat kepada Kepala DPMD Kabupaten, agar tidak terjadi kekosongan, karena perubahan APBDes, harus ada kesepakatan dengan BPD,” pungkas Jauhar. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top