POLITIK

Pengamat: Pilkada di Desember Harus Dipertimbangkan Lagi

Ilustrasi pilkada.

Kate.id – Kesepakatan antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember 2020 harus dipertimbangkan lagi. Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin.

“Kita belum tahu seperti apa perkembangan pandemi ini, kapan puncak pandemi dan apakah dalam beberapa bulan ke depan apa benar-benar sudah melewati masa krisis dari Covid-19, atau malah ada gelombang kedua,” kata Ujang, Ahad (26/4/2020).

Menurut dia, jika hari pemilihan digelar pada Desember 2020 artinya tahapan yang terhenti sudah harus dimulai kembali pada Juni atau menunda selama 3 bulan. Sementara saat ini kondisi pandemi masih menunjukkan tren kenaikan kasus positif.

Memulai tahapan pada saat masa krisis bahkan ketika belum mencapai fase puncak pandemi Covid-19 akan sangat berisiko untuk keselamatan. Baik penyelenggara, peserta pilkada maupun masyarakat.

Pasalnya pada beberapa tahapan pilkada akan melibatkan interaksi tatap muka banyak orang. Makin banyak interaksi sosial dalam tahapan pemilu tentunya akan meningkatkan risiko penularan.

Kemudian, memulai tahapan tergesa-gesa juga berpotensi membuat ketidaksiapan sistem dan metode penyelenggaraan yang tepat untuk dipakai pada masa pandemi.

“Penting sekali mengkaji mekanisme, metode dan sistem seperti apa yang tepat kalau menyelenggarakan pemilu ketika pandemi, semuanya tentu harus diselaraskan dengan protokol kesehatan,” terangnya.

Tidak hanya metode penyelenggaraan pilkada, penyelenggara tentunya juga perlu memikirkan kesiapan anggaran. Apalagi biaya pilkada diyakini akan membengkak karena harus menyediakan standar keamanan kesehatan dari risiko penularan Covid-19.

“Seperti yang kita tahu, pemerintah tentu anggarannya fokus penanganan Covid-19. Karena itu apakah cukup hanya menunda 3 bulan, menurut saya sebaiknya pilkada pada pertengahan atau akhir 2021 saja, sehingga penyelenggara bisa memikirkan metode terbaik dan pemerintah tidak terbebani anggarannya,” tegas Ujang. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top