POLITIK

Bawaslu Awasi Pemberian Bantuan Terdampak Covid-19 oleh Kepala Daerah yang Maju Pilkada

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan (Dok. Bawaslu RI)

JAKARTA, Kate.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan mengimbau kepala daerah yang bakal maju dalam Pilkada 2020 mendatang, tak manfaatkan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 untuk meraih perhatian publik.

Bawaslu, kata dia, tengah mengawasi pemberian bantuan tersebut oleh beberapa kepala daerah yang maju di Pilkada 2020. Hal ini dikarenakan pemberian bantuan tersebut berpotensi menjadi persoalan.

“Pemberian bantuan bisa menjadi persoalan. Apakah berlandaskan kemanusiaan atau ada tujuan politis? Itu susah dibedakan. Maka harus ada pengawasan ekstra hati-hati dari Bawaslu,” kata Abhan dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4/2020).

Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya menerima laporan dari jajaran Bawaslu di daerah. Laporan itu mengindikasikan ada pejawat kepala daerah yang membagikan paket sembako dan masker.

Dalam kemasan paket tersebut memuat gambar fotonya saja tanpa menyebutkan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota beserta jargon-jargonnya. Kepala daerah ini diketahui telah mendapatkan rekomendasi dari partai politiknya untuk maju dalam Pilkada 2020 mendatang.

“Masalahnya kepala daerah ini telah mendapatkan rekomendasi dari partai untuk maju dalam pilkada. Juga hanya memuat wajahnya saja. Bukan kami prasangka buruk, bisa saja disalahgunakan,” urainya.

Abhan menegaskan, Bawaslu tidak melarang atau membatasi kepala daerah membantu warganya di tengah pandemi Covid-19 ini. Ia menyatakan, sebaiknya situasi ini jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis pilkada.

Abhan meminta tidak terjadi abuse of power melihat tanggung jawab sebagai kepala daerah untuk membantu warganya. “Mari berpolitik dengan santun. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Laksanakan kewajiban sebagai kepala daerah,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Chief Executive Officer (CEO) Indekstat Ary Santoso. Ia berharap saat ini para kepala daerah untuk mengeesampingkan ambisi politiknya untuk meraih kekuasaan kembali. Segala macam tindakan dan pengambilan keputusan tak dilandasi oleh kepentingan politis.

“Semoga tidak ada kepala daerah petahana yang bertujuan ke sana. Lupakan sejenak hingar bingar demokrasi ketika memberi bantuan kepada masyarakat di tengah kondisi sekarang ini. Harus utamakan unsur kemanusiaan demi selamatkan warganya,” tutupnya. (ip)

Comments

BERITA TERBARU

To Top