METROPOLIS

Dampak Covid-19 di Kaltim: Proyek Dihentikan, Penerimaan Turun, hingga Proyeksi APBD hanya Rp 6,7 Triliun

SAMARINDA, Kate.id – Pandemi virus corona (Covid-19) berdampak pada berbagai sektor. Tak hanya ekonomi masyarakat, namun juga kepada keuangan daerah. Seperti di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Gubernur Kaltim Isran Noor telah menghentikan segala proses pengadaan proyek barang dan jasa di tahun anggaran 2020 ini. Melalui surat gubernur No.903/2557/BP3/B.AP tertanggal 14 April 2020.

Dasar hukum kebijakan tersebut, merujuk surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tertanggal 9 April 2020 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rnagka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. “Maka perlu disampaikan sebagai berikut,” tulis SE Gubernur itu.

Isran menyampaikan empat poin dalam surat yang ditujukan kepada seluruh OPD provinsi Kaltim. Pertama, segera dilakukan penyesuaian belanja daerah dengan melaksanakan rasionalisasi sesuai SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tersebut.

“Segera dilakukan penghentian pelaksanaan seluruh proses pengadaa barang dan jasa baik proses tender maupun pengadaan lainnya demikian juga pelaksanaan pekerjaan yang dikontrakkan. Kecuali kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19,” tegas Isran.

Penghentian tersebut, dalam poin berikutnya, terhitung sejak tanggal 14 April sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. Isran meminta agar proses penghentian itu secara profesional dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. “Memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan, akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan,” tegasnya.

Rasionalisasi APBD hingga 50 Persen

Plt. Sekprov Kaltim M Sabani (Dok. Humas)

Kebijakan penghentian pengadaan barang dan jasa tersebut, tak lepas dari rasionalisasi penerimaan daerah tahun ini, khususnya dari bagi hasil pajak dari pemerintah pusat. Yang tentu berdampak pada sejumlah kegiatan pengadaan atau program pembangunan daerah.

Plt Sekprov Kaltim M Sabani menuturkan, proyeksi APBD Kaltim 2020 berpotensi menurun menjadi Rp 6,7 triliun, dari target realisasi awal sebesar Rp 11,84 triliun.

“Asumsi target realisasi penerimaan APBD yang seharusnya Rp 11,84 triliun bisa menurun jadi Rp 6,7 triliun,” sebutnya, Selasa (14/4/2020).

Hal tersebut diakuinya baru hitungan kasar dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan asumsi rasionalisasi sesuai SKB Mendagri dan Menkeu sebesar 50 persen.

Tak hanya itu, Sabani mengakui jika menurunnya fiskal daerah juga dipengaruhi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah di tengah pandemi corona ini. Sebagai efek dari pembatasan sosial berskala besar dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 di tanah air.

Hanya saja, kata dia, semua itu masih asumsi. Pihaknya baru akan merumuskan kembali dengan TAPD bersama DRPD Kaltim. Ia tetap optimis penerimaan APBD 2020 bisa kembali optimal, apabila kondisi ekonomi daerah kembali bergeliat seiring dengan berakhirnya wabah Covid-19 nanti.

“Memang tidak ada alternatif lain buat dorong APBD 2020 selain menunggu situasi ekonomi kembali normal. Karena penerimaan bulan Januari sampai April menurun, pastinya gak sampai Rp 11,84 triliun APBD 2020,” kata Ketua TAPD Kaltim ini.

Namun ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan mempengaruhi komitmen pemprov untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kaltim. Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim telah menyepakati dana sebesar Rp 388,5 miliar unutk penanganan Covid-19. Berumber dari Rp 33 dan darurat dan refocusing program sebesar Rp 350 miliar. “Tidak akan mempengaruhi itu, itu malah jadi fokus kami,” tandasnya.

Triwulan I, Dana Transfer Pusat hanya 17 Persen

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang (Dok. Istimewa)

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menjelaskan, kondisi fiskal daerah memang mengalami penurunan. Dari informasi yang diterimanya, dana transfer pusat ke daerah pada triwulan I tidak mencapai target.

Proyeksi rencananya, pada triwulan I sebesar 25 persen dari total rencana keseluruhan di tahun 2020 ini sebesar Rp 4,9 triliun. “Tapi sampai saat ini yang masuk hanya 17 persen,” kata politisi perempuan PDIP ini.

Ia mengaku mendapat laporan itu setelah melakukan hearing bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Senin (13/4) lalu.  

Tak hanya itu, selain dana transfer dari pusat tersebut juga diperparah dengan realisasi PAD yang turun drastis. Hingga triwulan pertama tahun ini saja, kata dia, dari sektor pajak daerah tak sampai target.

Ini tak bisa dimungkiri karena berbagai sektor wajib pajak tengah mengalami kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19. “Potensi kehilangan 120 miliar. Bahkan dari sektor pajak saja, biasanya per hari transaksi Rp 7 hingga 9 miliar, sekarang hanya ratusan juta,” sebutnya.

Ia mendorong pemprov Kaltim melalui BPKAD dan Bapenda tetap memaksimalkan potensi yang ada untuk mendapatkan pendapatan daerah yang maksimal. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top