NASIONAL

Pemda Diminta Sesuaikan Anggaran, Rasionalisasi Belanja hingga 50 Persen

ilustrasi

Kate.id – Pemerintah pusat menekankan pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh. Hal ini menyikapi pandemi virus corona baru (Covid-19) yang merajalela di Indonesia.

Penekanan ini tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/sj Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, yang ditetapkan per 9 April 2020 lalu. Pemda diwajibkan melakukan penyesuaian target pendapatan belanja daerah.

Dari sisi belanja, pemerintah pusat memerintahkan Pemda memangkas tunjangan tambahan, tunjangan kinerja, dan insentif sejenis bagi ASN Pemda. Agar tidak melebihi nominal yang ada di pemerintah pusat. Honorarium kegiatan, honorarium pengelola dana BOS, dan pemberian uang lembut juga perlu dikendalikan atau dikurangi.

Belanja barang dan jasa perlu dirasionalisasi hingga 50%. Terutama yang digunakan untuk perjalan dinas, barang pakai habis untuk keperlian kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa bangunan, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa kantor, jasa konsultasi, tenaga ahli, uang yang diserahkan pada pihak ketiga, paket rapat, hingga sosialisasi.

Belanja modal juga perlu dirasionalisasi hingga 50 persen dengan memangkas anggaran pengadaan kendaraan dinas, mesin dan alat berat, tanah, renovasi ruangan atai gedung, pembangunan gedung, dan belanja infrastruktur lain yang masih bisa ditunda hingga tahun selanjutnya.

Penyesuaian pendapatan daerah berdasarkan pada penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan asumsi makro dan rasio pajak daerah akibat menurunnya kegiatan ekonomi serta memperhitungkan pendapatan dari dana transfer.

Hingga saat ini, Kemenkeu masih belum mengeluarkan ketetapan baru terkait dana transfer. Meski demikian, Kemendagri sudah menyediakan proyeksi dana transfer yang bisa menjadi landasan bagi Pemda untuk merevisi APBD.

Hasil penghematan belanja dan penyesuaian pendapatan tersebut dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, social safety net, dan penanganan dampak ekonomi Covid-19.

Apabila pemda mangkir, Menkeu setelah mendapat pertimbangan dari Mendagri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) sampai laporan disampaikan.

Bila pemda tidak juga menyerahkan laporan penyesuaian hingga tahun anggaran 2020 berakhir, besaran DAU dan/atau DBH yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah yang bersangkutan.

“Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” tulis diktum ketigabelas keputusan bersama dua menteri itu. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top