NASIONAL

Sejuta Lebih Pekerja di Indonesia Di-PHK karena Covid-19

ilustrasi PHK. (Foto: Shutterstock)

Kate.id – Wabah virus corona baru (Covid-19) berimbas besar pada tenaga kerja di Indonesia. Satu juta lebih pekerja di seluruh Indonesia dilaporkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) alias dipecat dan dirumahkan oleh perusahaan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020 menyebutkan, dampak pandemi Covid-19 untuk sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK sebanyak 39.977 perusahaan. Dengan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja yang terdampak sebanyak 1.010.579 orang.

Rinciannya yakni pekerja formal dirumahkan sebanyak 873.090 pekerja/buruh dari 17.224 perusahaan dan di-PHK sebanyak 137.489 pekerja/buruh dari 22.753 perusahaan. Sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dan jumlah pekerjanya sebanyak 189.452 orang.

“Total jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK sebanyak 74.430 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja sebanyak 1.200.031 orang,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, Rabu (8/4/2020).

Atas fakta itu, pihaknya tetap berupaya menghindarkan pekerja dari PHK. Dalam hal ini Kemnaker telah melakukan dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai sektor usaha. Serta dialog dengan SP/SB mengenai dampak Covid-19 terhadap dunia usaha dan kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta antisipasi dan penanganannya.

“Kemnaker juga memberikan pedoman mengenai perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulang Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Menaker No.M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, ” urai Ida.

Dia juga melakukan kordinasi dengan kepala dinas tenaga kerja (Kadisnaker) di provinsi seluruh Indonesia guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di daerah. Di antaranya dengan memberikan arahan dan pedoman baik secara lisan melalui dialog jarak jauh (teleconference) maupun lewat SE dan berkoordinasi terkait pendataan dan pemantauan perusahaan yang merumahkan pekerja/buruh atau melakukan PHK.

“Kami juga melakukan percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja dengan sasaran pekerja/buruh yang ter-PHK dan pekerja/buruh yang dirumahkan baik formal maupun informal, ” terang Ida.

Langkah lain yang dilakukan yakni memberikan bantuan program. Di antaranya program padat karya infrastruktur sanitasi lingkungan; padat karya produktif; kewirausahaan dan program tenaga kerja mandiri (TKM). (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top