POLITIK

Jika Dikarantina, Ketua DPRD Kaltim Minta Pemerintah Siapkan Jatah Makan Warga

KETUA DPRD KALTIM MAKMUR HAPK

SAMARINDA, Kate.id – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Makmur HAPK menyatakan, apabila suatu daerah kabupaten kota diberlakukan status karantina lokal, maka pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan jatah makan bagi warganya. “Tidak dalam bentuk uang, melainkan makanan siap saji atau bahan kebutuhan pokok,” katanya.

Hal tersebut tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim sebagai bahan masukan dan pertimbangan, dari hasil monitoring DPRD Kaltim di kabupaten kota, kepada Pemprov Kaltim. Surat dengan Nomor 443/I-350/Set.DPRD Kaltim yang ditujukan ke Gubernur Kaltim Isran Noor itu tertanggal 27 Maret 2020. Memuat setidaknya 17 butir poin terkait penanggulangan penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Isi surat tersebut disampaikan, kata Makmur, merujuk kepada data jumlah penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat di Indonesia khususnya di Kaltim. Serta pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan virus itu sebagai pandemi global, hingga pernyataan presiden yang telah mentapkan masalah tersebut sebagai Bencana Nasional (bencana non alam) maka dinilai perlu untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran.

Dalam keterangannya, Makmur menyatakan, perlunya sinergitas antar instansi terkait melalui koordinasi lintas daerah terutama di perbatasan yang difasilitasi Pemprov Kaltim terkait keluar masuk masyarakat di masing-masing wilayah.

Tak hanya itu, Makmur juga meminta adanya penegasan dari Pemprov Kaltim dalam hal ini Dinaskertrans provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat SOP  bagi karyawan yang menjalani cuti untuk aspek security pasca cuti agar selaras seluruh daerah. “Perlunya keselarasan SOP penanganan pasien Covid-19 mengingat daripantauan kami sejauh ini masing-masing daerah berbeda,” ucapnya.

Makmur menekankan, dalam kondisi seperti ini Pemprov Kaltim segera mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya dalam upaya pencegahan penyebarluasan. “Salah satunya dengan memberikan himbauan kepada masyarakat terkait physical distancing,” imbuh mantan Bupati Berau ini.

DPRD Kaltim juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan kebijakan pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM, terutama bagi kelompok usaha yang paling rentan terdampak atas status pembatasan sosial tersebut.

“Berupa tambahan penghasilan atau bantuan modal usaha bagi UMKM, tukang ojek, pedagang asongan dan kelompok usaha kecil lainnya,” harapnya.

Kemudian, Makmur juga meminta pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pencegahan. Berupa sterilisasi seperti tempat mencuci tangan, penyemprotan disinfektan pada pasar tradisonal, pasar moderen, terminal, bandara, perkantoran dan areal publik lainnya.

Memaksimalkan dan menambah layanan call center bagi Orang Dalam Pengawasan (ODP). Melakukan analisa penutupan bandara, terminal transportasi darat, dan pelabuhan laut. Membentuk relawan yang dikoordinir Satgas Covid-19 di masing-masing daerah.

“Kemudian kita harus melakukan pergeseran alokasi perjalanan dinas sebagai alternatif untuk penanganan Covid-19 atau alokasi lainnya seperti dana infrastruktur, namun harus ditelaah dengan baik,” pungkasnya. (adv)

Comments

BERITA TERBARU

To Top