EKONOMI & BISNIS

Enam Kebijakan Ekonomi Jokowi: Listrik Gratis hingga Dana PKH Naik

Presiden Jokowi saat memimpin Ratas melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (31/3). (Foto: Humas/Ibrahim)

Kate.id – Wabah virus corona baru (Covid-19) yang tak kunjung usai memaksa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan tarif listrik selama tiga bulan. Tarif listrik digratiskan untuk pelanggan 450 VA (Volt Ampere) selama April, Mei, dan Juni 2020 sebagai stimulus untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan,” kara Presiden Jokowi dalam konferensi pers melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).

Selain itu Kepala Negara juga memutuskan memangkas tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan 900 VA.
“Untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekira tujuh juta pelanggan akan didiskon 50 persen artinya bayar separuh saja untuk April, Mei, dan Juni,” jelas Jokowi.

Pembebasan biaya listrik ini merupakan salah satu dari enam kebijakan bantuan pemerintah bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi di segmen bawah, menyusul tekanan akibat pandemi Covid-19. Kebijakan lainnya yaitu dana bagi Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Rp 10 juta per keluarga penerima manfaat.

“Besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen. Misalnya ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, disabilitas Rp 2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif April 2020,” beber Jokowi.

Kebijakan berikutnya yaitu kartu sembako, di mana jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilainya juga naik 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Program ketiga, kartu prakerja, yang anggarannya dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.
Jumlah penerima manfaat program ini menjadi 5,6 juta orang, terutama ini untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.

“Nilai manfaatnya adalah Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan ke depan,” sebut orang nomor satu di Indonesia ini.

Untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik. Kemudian keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp10 miliar.

“OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan mulai berlaku April ini. Telah ditetapkan tidak perlu datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital, seperti WA, saya rasa itu,” tegas Jokowi. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top