ADVERTORIAL

Legislator Tunggu Pemprov Ajukan Anggaran Penanganan Covid-19 di Kaltim

SAMARINDA, Kate.id – Wabah pandemi virus corona atau Covid-19 sudah masuk ke Kaltim. Data terakhir menunjukan adanya sembilan kasus positif Covid-19 di Benua Etam. Masyarakat pun cemas dengan wabah ini.

Menyikapi ini, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kaltim Syafruddin mendesak kepada pemerintah provinsi untuk segara menyusun program terukur dalam upaya penanganan wabah corona ini.

Menurutnya, program yang tepat sangat dibutuhkan, apalagi setelah daerah ini ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini pun mendorong agar pemerintah terus memantau perkembangan kasus Covid-19, sembari terus melakukan sosialiasi kepada masyarakat akan pentingnya menjalani pola hidup sehat.

Soal kebutuhan anggaran, kata dia, sebagaimana yang telah disepakati bersama seluruh anggota DPRD Kaltim, bahwa lembaga dewan akan mendukung politik anggaran dalam upaya penanganan wabah ini agar tidak semakin meluas di Kaltim.

Hanya saja, diakuinya, hingga hari ini pemprov Kaltim belum ada melakukan koordinasi dengan DPRD Kaltim, khususnya Badan Anggaran (Banggar) terkait anggaran yang diperlukan dalam menanggulangi wabah Covid 19.

“Sampai hari ini pemerintah belum ada koordinasi dengan DPRD Kaltim khusus Banggar soal kebutuhan anggaran dalam menanggulangi virus corona ini,” katanya.

Namun pada prinsipnya pemerintah dan DPRD Kaltim akan menyiapkan anggaran sesuai dengan yang diperlukan. Sebab kondisi ini sudah menjadi darurat bencana nasional. Tentunya, tidak ada alasan untuk tidak memenuhi kebutuhan dalam penceghan ini. “Terkait besaran anggaran, kalau nantinya akan membeli alat-alat yang mahal mungkin pemerintah akan menyiapkan ratusan milyar,” ungkapnya.

Udin sapaan akrabnya menjelaskan, saat ini pemprov melangunakan alokasi dana darurat bencara sebesar Rp 30 miliar lebih. Namun demikian, kata dia, apabila stok dana tanggap darurat sudah habis, maka pemerintah diperbolehkan menggunakan cara lain yakni menggunakan dana talangan atau pendahuluan. Yang terpenting, jangan sampai penanganan ini terkendala dari sisi anggaran.

“Nantinya akan dianggarkan pada APBD perubahan yang dalam waktu dekat akan dibahas. Untuk sementara tugas komisi III lebih membantu tugas komisi IV yang menangani bidang kesehatan. Semoga keadaan cepat membaik,” tukasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top