ADVERTORIAL

Komisi I DPRD Kaltim Mediasi Sengketa Pembebasan Lahan Tanam Tumbuh di Tol Balsam

SAMARINDA, Kate.id – Pembebasan lahan di area tol Balikpapan- Samarinda (Balsam) masih menyisakan persoalan, meskipun jalan bebas hambatan dua kota besar di Kalimantan Timur (Kaltim) itu sudah beroperasi. Sebagian masyarakat masih belum menerima kompensasi atas lahan tanam tumbuh di sepanjang jalan tol tersebut.

Masalah ini pun menjadi persoalan serius yang ditangani oleh Komisi I DPRD Kaltim. Ini dibuktikan dengan melakukan hearing dengan memanggil sejumlah pihak terkait untuk mengurai persoalan tersebut, di gedung D lantai 6, DPRD Kaltim, pada Selasa (17/3/2020).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, mengatakan, persoalan ini menjadi agenda serius komisinya. Sebab dari laporan masyarakat, masih ada perselisihan pembebasan lahan tanam tumbuh di sepanjang jalur tol Balsam tepatnya di Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.

Sayangnya, kata dia, dalam agenda hearing ini tidak semua pihak dapat hadir. Yaitu dari perwakilan satuan tugas (satgas) badan pertanahan dan satgas pertanian dan perkebunan. Padahal informasi dari lembaga tersebut sangat dibutuhkan terkait persoalan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berencana bakal mengagendakan ulang pertemuan tersebut.

“Kami akan melakukan RDP ulang lagi. Insyaallah kita akan memastikan memanggil Satgas Badan Pertanahan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, usai menerima perwakilan masyarakat di gedung D lantai 6, Selasa (17/3/2020).

Ia menjelaskan, dalam agenda pertemuan baru nanti pihaknya berencana akan memanggil beberapa satgas. Mulai dari Satgas A, yang bertanggung jawab untuk pengukuran,  Satgas B yang memberikan penilaian mengenai tanam tumbuh dari dinas pertanian dan perkebunan. “Komisi terkait di DPRD Kukar kita akan undang juga, kemudian biro hukum juga akan kita undang,” lanjut Yusuf. 

Tak hanya itu, pihaknya juga berencana akan turun meninjau lokasi lahan tanam tumbuh masyarakat yang belum dibayarkan ganti untungnya. “Kami akan lihat di lapangan bagaimana fakta di lapangan dan lokasinya, mengenai tanam tumbuhnya itu,” ucapnya.

Disampaikan Yusuf, Komisi I DPRD Kaltim hanya berperan sebagai fasilitator pertemuan antara pihak-pihak terkait. Keputusan penyelesaian sepenuhnya akan diambil oleh para pihak yang berselisih. Ia memastikan akan mendorong adanya solusi terbaik agar persoalan tersebut dapat terselesaikan.

“Semoga bisa bertemu semua pihak dan dapat titik temunya. Kalau tidak ada titik temu ada namanya menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Saya kira ini negara hukum jika tidak ada titik temu akan dibuktikan di persidangan siapa yang benar siapa yang salah,” pungkasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top