ADVERTORIAL

DPRD Kaltim Bentuk Tiga Pansus Raperda RZWP3K, Kawasan Industri Maloy dan RP3KP

SAMARINDA, Kate.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi membentuk panitia khusus (pansus) terkait pembahasan tiga buah rancangan peraturan daerah (Raperda) Kaltim.

Pembentukan pansus tersebut disahkan pada sidang Iparipurna ke IV di ruang paripurna gedung D lantai 6, Senin (16/3/2020). Dalam rapat tersebut selain membahas tentang penyampaian laporan hasil reses atau serap aspirasi masyarakat, juga disampaikan pembentukan tiga buah pansus.

Adapun pembentukan pansus yang dibentuk yaitu pansus raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), pansus raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Eleochemical Maloy (KIEM) dan pansus Raperda Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP).

Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dan Wakil Ketua I Muhammad Samsun itu juga menetapkan struktur komposisi pansus yang telah dibentuk tersebut.

Yaitu Pansus Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diketuai oleh Syarkowi dari Fraksi Golkar, didampingi wakil ketua Baharuddin Demmu dair Fraksi PAN. Kemudian untuk Pansus Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Eleochemical Maloy diketuai Jahidin dari Fraksi PKB dan wakil ketua Ali Hamdi dari Fraksi PKB. Sementara untuk Pansus Raperda tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) dipimpin Agiel Suwarno dari Fraksi PDIP, dengan wakil ketua Amiruddin dari Fraksi Golkar.

Ketua DPRD Kaltim H. Makmur HAPK mengatakan, pembentukan pansus ini menjadi agenda penting lembaganya. Untuk mendukung program pemerintah yang tengah dijalankan sebagai prioritas pembangunan Kaltim.

Makmur berharap DPRD Kaltim dapat produktif, dengan menyelesaikan sejumlah raperda yang menjadi kebutuhan daerah tersebut. “Zonasi (RZWP3K ) ini penting sekali. Harus kita putuskan segera,” kata Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.

Ia juga menjelaskan terkait pembentukan pansus kawasan industri, yang menurutnya harus segera disusun. Sebab, tanpa dasar hukum, kata Makmur, pemerintah tidak akan bisa berbuat apa-apa.”Dengan kita bentuk pansus, tujuannya dapat masukan dari stakeholder, dapat jadi acuan keputusan kita melaksanakan pembangunan di Kaltim,” jelas politisi Partai Golkar Kaltim tersebut.

Begitu juga dengan kawasan permukiman dan perumahan. Menurut Makmur, dengan ada payung hukum, akan membuat semuanya jelas regulasinya. “Mudahan dalam waktu tiga bulan pansus bisa menyelesaikan tugasnya,” tukasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top