ADVERTORIAL

Komisi III Bersama Dinas PUPR Susun Perencanaan Program APBD Perubahan 2020

Suasana rapat Komisi III DPRD Kaltim bersaam Dinas PUPR Kaltim membahas perencanaan di APBD perubahan 2020.

SAMARINDA, Kate.id – Komisi III DPRD Kaltim melakukan rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim di ruang Komisi III lantai 3 gedung D, Selasa (10/3/2020). 

Rapat tersebut membahas perencanaan serta pelaksanaan proyek fisik pembangunan pada  APBD perubahan tahun 2020 hingga APBD murni tahun 2021.

Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin dan sejumlah Anggota Komisi III lainnya, Sarkowy, Harun Al Rasyid, Seno Aji, Syafruddin, dan lainnya. 

Menurut Hasan,pertemuan dengan Dinas PUPR adalah dalam rangka perencanaan tahun 2020 hingga proyeksi 2021.

“Anggaran untuk tahun 2020 itu kan Rp 1,4 triliun. Dalam tahun anggaran perubahan ini, banyak perencanaan yang disusun dulu. Baru dilanjutkan dengan penganggaran di APBD 2021,” jelas usai rapat. 

Diketahui, APBD murni tahun 2020 telah disahkan oleh anggora DPRD Kaltim periode sebelumnya. Artinya, baru pada penyusunan APBD perubahan 2020 pihaknya akan menyusun perencanaannya. 

“Seperti kita ketahui (Anggaran murni 2020) sudah diketuk oleh teman-teman di 2019. Jadi perubahan itu lebih banyak perencanaan. Di 2021 baru kita bergerak, memfokuskan juga pada perencaan,”  uang Politikus Golkar ini.

Ia menjelaskan,  perencanaan yang dimaksud mencakup pembangunan di 10 kabupaten kota di Kaltim. Mulai dari infrastruktur dasar dan penunjang lainnya. Tidak ada kaitannya dengan perencanaan penunjang Ibu Kota Negara (IKN). Sebab menjadi domain pemerintah pusat, jika perencanaan yang disusunnya 

“Tidak ada membahas spesifik soal IKN. Itu juga dananya khusus, kita membahas soal anggaran Kaltim saja, Itu saja yang dibicarakan,” tukas Hasan.

Sementara itu, Anggota Komisi III Sarkowy V Zahry juga menanggapi terkait perencanaan yang dilakukan di APBD Perubahan 2020. Kata dia, penyusunan program perencanaan di APBD perubahan memiliki waktu yang singkat sempit. Sehingga harus dilakukan secara cepat.

“Kemudian di APBD 2021 baru kegiatan fisiknya, sehingga nanti pembangunan benar-benar bagus. Jangan sampai disaat membangun disitu pula dilakukan perencanaan, sehingga Kaltim tertib,” tegas Owi, sapaan akrabnya.

Kepala Dinas PUPR Kaltim M. Taufik mengatakan pihaknya sudaj menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh Komisi III DPRD Kaltim. Mukai dari program-program di tahun 2020 hingga target penyelesaiannya di akhir tahun nanti. Termasuk proyeksi program di 2021.

“Ingin mengetahui sampai sejauh mana program-program tahun 2020 itu bisa diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran,” ungkap Taufik usai rapat. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top