ADVERTORIAL

Tiga Kali Mangkir, Investor Super Mall di Eks Puskib Balikpapan Bikin Dewan Geram

Ketua Komisi II DRPD Kaltim, Veridiana Huraq Wang (tengah) saat memberikan penjelasan di ruang rapat Komisi II DPRD Kaltim.

SAMARINDA, Kate.id – Komisi II DPRD Kaltim dibuat geram. Bagaimana tidak, sebagai bagian dari evaluasi kinerja Perusda, pihaknya memanggil salah satu perusahaan yang melakukan rencana bisnis di lahan eks puskib, Balikpapan, namun tak kunjung datang.

Sejak sekira 10 tahun lalu, investor tersebut bekerja sama dengan Perusda Melati Bhakti Setya (MBS). Membangun blok super mall dan apartemen. Tapi hingga kini belum ada kejelasan. Proyek tidak jalan.

Hal inilah yang melatarbelakangi Komisi II DPRD Kaltim untuk memanggil investor tersebut. Sebab sebelumnya Komisi II sudah memanggil jajaran Direksi Perusda MBS.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengaku, sangat geram dengan sikap investor itu. Sebab, sudah tiga kali pemanggilan untuk hearing, mereka selalu membatalkan untuk hadir.

Pemanggilan pertama, dilakukan pada medio Februari lalu. Kemudian, dijadwalkan ulang atas permintaan investor tersebut pada 3 Maret. Namun dibatalkan lagi, dengan alasan tidak siap.

“Dan ini yang ketiga kalinya. Kami agendakan besok 10 Maret, tapi mereka membatalkan lagi. Dengan alasan datanya belum lengkap,” jelasnya, saat ditemui di ruang Komisi II DPRD Kaltim, Senin (9/3/2020), didampingi Wakil Ketua Komisi II, Baharuddin Demmu.

Veri pun mengaku kecewa. Sebab alasan yang dikemukakan tak mendasar. Jika soal kelengkapan data progres kerja sama dengan MBS terkait investasi di lahan eks Puskib, menjadi alasan tak mau menghadiri undangan hearing. Pasalnya, informasi itu sudah diminta sejak bulan lalu. “Padahal sudah sebulan yang lalu kita kunjungan lapangan, sudah menyampaikan kepada mereka bahwa kita ingin mereka hadir di sini (DPRD),” ujarnya.

Diketahui, kerja sama (MoU) antara Perusda MBS dengan investor itu dimulai pada tahun 2011 yang lalu. Namun, sampai saat ini di lapangan belum ada kegiatan yang signifikan terkait rencana pembangunan di lahan Puskib Balikpapan.

Melihat kondisi ini, kata dia, Komisi II mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi atas kerjasama Perusda MBS dengan invstor tersebut. “Sehingga kami berkesimpulan ada apa pemerintah tidak berani mengevaluasi kerja sama ini. Kalau pemerintah tidak berani mengevaluasi, berarti ada sesuatu yang disembunyikan di sana,” tegasnya.

“Kami bukan menuduh, tapi kami punya praduga karena sejak 2011 sampai 2020 tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengawas pada Perusda ini untuk menegur Perusda MBS,” tambah politikus PDI Perjuangan ini.

Dia menjelaskan, ada sejumlah kejelasan yang ingin ditanyakan kepada investor tersebut. Selain soal kejelasan rencana pembangunan pemanfaatan di lahan eks Puskib, pihaknya juga ingin meminta kejelasan nasib ganti rugi kantor kelurahan dan kecamatan di wilayah itu. Sebab sejak direncanakan pembagunan, kantor pemerintah tersebut sudah dibongkar untuk kepentingan rencana bisnis mereka.

“Kalau dihitung ganti rugi, pemerintah juga rugi. Kemudian sampai hari inipun sewa lahan yang dijanjikan oleh mereka kepada Perusda MBS tidak dibayar. Jadi ada kesan kita, pada masalah puskib ini ada pembiaran,” tukasnya. Dia pun berharap, ada itikad baik dari investor tersebut dalam waktu dekat ini. Dengan menghadiri agenda hearing Komisi II DPRD Kaltim. (tm )

Comments

BERITA TERBARU

To Top