ADVERTORIAL

Jadi Lumbung Energi Kaltim, Bupati Kutai Kartanegara Ingin Listrik Negara Merata

Tampak salah satu PLTS Komunal di Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis menjadi sumber listrik yang dikelola oleh Bumdes setempat.

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tercatat sebagai daerah dengan pembangkit listrik terbanyak di Kalimantan Timur (Kaltim). Kapasitas yang dihasilkan dari pembangkit listrik di Kukar bahkan mendominasi pemenuhan kebutuhan listrik untuk sistem jaringan mahakam di Kaltim.

Sejumlah pembangkit yang tersebar Kukar di antaranya PLTGU Tanjung Batu, PLTG Peaking, PLTU CFK,  PLTG Samberah,  PLTG Sanipah, PLTU Muara Jawa dan  PLTU Senoni. Sedangkan pembangkit listrik di luar Kukar yaitu PLTD Karang Asam, PLTU Power Indo, PLTU Keledang, PLTU Teluk Balikpapan, PLTD Batakan dan lainnya.

Pembangkit listrik yang berdiri di Kukar pun memiliki kapasitas lebih dari 50 persen atau daerah pemasok terbesar pada sistem jaringan mahakam. Dengan fakta ini, Bupati Kukar Edi Damansyah berharap hal tersebut bisa menjadi pertimbangan. Agar daerah yang dia pimpin bisa diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur jaringan listrik.

Apalagi menurut Edi, pemerintah daerah semaksimal mungkin mendukung upaya investasi pembangunan pembangkit listrik, baik dari swasta maupun pemerintah.

“Saya sangat berharap porsi pembangunan jaringan listrik di Kukar bisa terus ditambah. Supaya jumlah desa yang belum dialiri listrik negara bisa semakin berkurang,” ujar Edi.

Selama dua tahun terakhir, dia mengaku sudah mendatangi 193 desa dan 44 kelurahan di Kukar. Sebagai kabupaten terluas di Kaltim, diakui Edi, menjadi tantangan tersendiri bagi Kukar. Namun, dari kunjungannya tersebut, keluhan layanan kebutuhan dasar seperti air dan listrik, menjadi hal yang ingin segera dia tuntaskan.

“Pemkab memang terbatas dalam kewenangan pengelolaan listrik. Tetapi kami juga mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur listrik tersebut. Mulai dari pembebasan lahan, perizinan dan lainnya,” lanjut Edi.

Upaya komunikasi antara pemkab dan PLN, kata dia, selama dua tahun terakhir juga membuahkan hasil. Misalnya saja pada tahun 2017, jumlah desa yang tidak teraliri listrik sekitar 31 desa. Sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 17 desa.

“Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kukar saya minta siapkan data yang lengkap dan rinci. Jika sewaktu-waktu diperlukan PLN, kita sudah siap. Kami juga tidak bosan-bosannya bersurat pada PLN untuk bermohon,” tambahnya.

Disebutkan, dukungan ketersediaan listrik di Kukar, juga ada yang bersumber dari biogas dari perusahaan sawit di Kecamatan Kembang Janggut. Selain itu, juga ada desa yang menggunakan PLTS Komunal seperti di Desa Muara Enggelam di Kecamatan Muara Wis. Sedangkan desa lainnya, masih mengandalkan genset, baik yang dikelola desa atau masing-masing rumah warga.

Selain pembangkit tersebut, di Kukar juga ada sumber listrik lain yang dibeli oleh PLN. Yaitu pembangkit listrik biogas dari PT Resa Kaltim Plantations di Kecamatan Kembang Jangut. Pembangkit ini menurutnya belum terintegrasi dalam sistem mahakam.

Pembangkit biogas tersebut, sebenarnya menghasilkan 8 Megawatt dari pengolahan limbah sawit. Namun, hanya 2 Megawatt yang diserahkan kepada PLN untuk dikelola dan dijadikan sumber listrik di kecamatan hulu mahakam.

“Jadi ada juga desa yang tidak dialiri listrik negara, tapi tetap ada listriknya dari sumber lain. Seperti PLTS Komunal dan lainnya,” tutup Edi. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top