ADVERTORIAL

DPRD Kaltim Terima Kunker Komisi II DPRD Berau, Konsultasi Soal Tambang hingga Lingkungan

SAMARINDA, Kate.id – DPRD Provinsi Kaltim menerima rombongan kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Jumat (6/3/2020). Wakil Wakil Ketua III DPRD Kaltim Sigit Wibowo menerima rombongan tersebut didampiingi Sekretaris DPRD Kaltim, Muhammad Ramadhan serta Kepala Bagian Persidangan dan Humas Sekretariat DPRD Kaltim Norhayati.

Sementara pimpinan rombongan DPRD Kabupaten Berau dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Berau, Atilagarnadi. Dalam keterangannya, ia menyampaikan kunjungan kerja ke lembaga dewan provinsi ini dalam rangka untuk berkonsultasi, sekaligus tukar pikiran dan pendapat terkait CSR (Corporate Social Responsibility) lahan pasca tambang.

Menurut dia, ada beberapa usaha pertambangan di Berau, khususnya IUP dan sebagian kontrak karya jaminan reklamasi (jamrek) yang masih belum jelas nasib kelangsungan pemulihan pasca tambangnya. Dimana, perusahaan meninggalkan lubang eks tambang tanpa dilakukan reklamasi.

Olehkarena itu, pihaknya ingin meminta sejumlah masukan dan pandangan dari DPRD Kaltim dalam menyikapi persoalan di daerahnya tersebut. “Tambang yang masih aktif ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk menertibkan kembali. Agar setelah selesai kegiatan tidak meninggalkan lubang cukup besar yang menganga ke permukaaan,” katanya, membuka audiensi tersebut.

Menanggapi maksud tujuan rombongan Komisi II DPRD Berau itu, Wakil Ketua III DPRD Kaltim Sigit Wibowo memberikan apresiasi kepada rombongan karena telah berkoordinasi dalam setiap persoalan di daerah.

Sebagai lembaga kepanjangan tangan masyarakat di daerah, seperti halnya DPRD kabupaten kota, tentu diperlukan adanya koordinasi terkait kebutuhan dan persoalan di daerah. Agar kebijakan yang diambil pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, dapat sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Terkait persoalan tambang di Kaltim, Sigit Wibowo mengatakan, belum lama ini pihaknya telah berdiskusi dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Jakarta. Salahsatu yang dibahas yaitu terkait dengan perusahaan pemegang PKP2B yang akan berakhir di Kaltim.

“Di sana kami juga meminta kepada Dirjen Minerba untuk mengevaluasi, dan dari hasil evaluasi tersebut, perusahaan-perusahaan itu menjalankan kewajibannya sesuai yang diamanahkan dari peraturan yang berlaku,” kata politisi PAN ini.

Selain itu, soal pertambangan tentu juga embrionya terkait dengan masalah lingkungan. Menurut Sigit, pihaknya telah berulang kali mendorong kepada instansi terkait, agar memastikan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya. Misalnya merelokasi lingkungan pasca tambang di sekitar area konsesinya.

Hanya saja, kata Sigit, pemerintah masih belum maksimal dalam hal pengawasan unutk menindak perusahaan yang nakal. Kurangnya tenaga SDM inspektur tambang, menjadi soal. Yang menyebabkan pengawasan terhadap seluruh perusahaan tambang yang ada di Kaltim baik IUP maupun PKP2B tak maksimal.

“Kita akan terus mendorong pemerintah bertindak terhadap persoalan ini. Karena bagaimana pun juga maslah lingkungan adalah soal kelangsungan hidup masa depan anak cucu kita nanti. Kita berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi yang terbaik. Jangan sampai sumber daya alam habis dikeruk tetapi meninggalkan persoalan lingkungan,” pungkansya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top