POLITIK

Komisi II DPRD Kutai Kartanegara Sambangi Tabang (2-Habis) : Dukung Infrastruktur Tani

Rombongan Komisi II DPRD Kukar saat menyambangi lokasi pertanian di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. (Foto: DPRD Kukar)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Kunjungan anggota Komisi II DPRD Kutai Kartanegara ke Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara (Kukar) pada (3/3/2020) lalu mendapat respon positif masyarakat. Para legislator di Kukar itu berupaya mewujudkan harapan masyarakat untuk meningkatkan infrastruktur pertanian yang masih tradisional.

“Memang sangat terlihat yang mana lahan yang ditanami sudah melakukan pembajakan secara modern (hand traktor) dan yang biasa secara manual. Dengan sistem bajak padinya bisa kurang lebih tiga bulan sudah panen dan tidak begitu tinggi, kalau manual bisa 4-5 bulan baru panen dan batang pohonnya cukup tinggi,” ujar anggota Komisi II DPRD Kukar Syarifuddin.

Syarifuddin mengapresiasi atas hasil kerja keras para kelompok tani SJB Kecamatan Tabang. Dengan pengelolaan secara tradisional saja hasilnya sangat luar biasa, dari ujung jalan sampai ujung jalan ini padinya sudah mulai menguning bahkan sebagian sudah melakukan pemanenan.

“Dengan peningkatan infrastruktur, kami harap bisa lebih meningkat lagi hasil pertaniannya,” lanjutnya.

Syarifuddin mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, karena lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sesuai dengan pasal 33. Yaitu bumi dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Termasuk peluang dengan adanya pemindahan IKN ke Kalimantan, maka masyarakat harus mempersiapkan SDM dan SDA. Khususnya penyediaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

“Apalagi negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara. Sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan,” tambahnya.

Namun, Syarifuddin mengingatkan kepada para kelompok tani, untuk mempersiapkan administrasi terkait legalitas tanah. Agar tidak bermasalah ke depannya.

“Karena hal ini sering yang menjadi kendala kita di dewan untuk mengucurkan suatu program bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Seperti peningkatan jalan, bantuan pupuk dan lainnya,” tutup politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (ahy)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top