ADVERTORIAL

Bahar Dorong Perkuat Pengawasan Agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Hak Lahan Kehutanan

SAMARINDA, Kate.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Baharuddin Demmu meminta kepada Pemprov Kaltim dalam hal ini Dinas Kehutanan untuk lebih serius dalam menyelesaikan persoalan penyalahgunaan lahan.

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan Perusda Kehutanan Kaltim, di ruang rapat gedung D lantai 6 komplek DPRD Kaltim, Selasa (3/3/2020).

Pada saat membahas soal kehutanan, Bahar yang juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyinggung soal data lahan perkebunan, khususnya lahan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, banyak terjadi penyerobotan lahan dari fungsinya karena ketidaktahuan status lahan tersebut di lapangan.

Sebagaimana diketahui, sesuai aturan ada banyak jenis fungsi lahan. Mulai darihutan produksi, sosial, hingga APL. Nah, batasan-batasan area lahan ini yang perlu di sosialisasikan. Sementara di lapangan, tidak ada bentuk media pembatas tersebut.

Dengan kondisi demikian, Bahar mempertanyakan pola Dinas Kehutanan dalam melakukan pengawasan area kehutanan di Kaltim. “Kalau tidak ada kasian juga masyarakat ini. Tapi bukan saya menyalahkan masyarakat, namun teman-teman kehutanan itu dulunya sudah berkebun sawit menggunakan lahan yang luas, kemudian bentuk pengawasannya seperti apa,” ungkapnya.

Bahar berpendapat dengan tidak adanya hal tersebut jadi model seperti apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini dalam hal pengawasan. Hal ini lah yang menyebabkan pemanfaatan lain di lapangan. “Ini tidak ada patok-patok pembatas yang di berikan, seumpama ada kita tau, di sini wilayah hutan produksi, ini APL dan seterusnya,” jelasnya.

Oleahkarena itu ia mendorong agar pemerintah dapat menyediakan media batasan tersebut agar diketahui oleh masyarakat. “Karena ketidaktahuan ini membuat masyarakat bekerja saja menggunakan lahan tersebut yang dikira hutan negara, bukan kawasan kehutanan yang statusnya dilarang oleh negara,” bebernya.

Bahar menegaskan, bakal memperjuangkan persoalan ini. Khususnya bagi lahan sosial milik masyarakat yang sudah ditanami jenis perkebunan. “Saya minta data terutama hutan- hutan yang saat ini dikelola oleh masyarakat termaanfaatkan untuk kebun sawit. kalau ada datanya itu akan kita perjuangkan,” tandasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top