HUKUM & KRIMINAL

Penimbunan Masker Bisa Dijerat Sanksi Pidana

Pedagang menata masker di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Kate.id – Pelaku usaha diminta untuk tidak menimbun barang atau menaikkan harga produk yang sedang dibutuhkan masyarakat, salah satunya yaitu masker. Permintaan tersebut datang dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

“Jangan mengambil kesempatan saat orang-orang mengalami kesulitan. Undang-undang mengamanahkan agar pelaku usaha tidak menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat, justru harus empati. Di beberapa negara bahkan memberikan masker gratis,” ujar Ardiansyah Parman selaku Ketua BPKN dalam konferensi pers bertema Menuju Indonesia Emas, di Jakarta, Senin (2/3/2020).

Kata dia, pelaku usaha yang yang melakukan penimbunan barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga terjadi kelangkaan bisa terkena pidana. Karena itu pemerintah diharapkan melakukan pengawasan lebih ketat lagi. “Aturan sudah ada sehingga tinggal ditindak saja,” sebut Ardiansyah.

Dia mengemukakan, sanksi pidana itu tercantum dalam Pasal 107 UU Perdagangan. Dalam pasal itu disebutkan, pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar jika menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang.

Karena itu Ardiansyah mengharapkan agar pemerintah melakukan sosialisasi terhadap penyebaran virus corona. Sehingga tidak membuat masyarakat lebih panik akibat kelangkaan masker. Apalagi telah dilaporkan dua warga Indonesia yang positif virus corona di Depok.

“Jangan ada kepanikan, lalu semua orang memakai masker. Diutamakan yang sedang sakit agar tidak pindah ke mana-mana,” tuturnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top