ADVERTORIAL

DPRD Kaltim Terima Kunjungan Mahasiswa Unhan, Sharing Informasi Pemindahan Ibu Kota Negara

Komisi I DPRD Kaltim menerima kunjungan dari Universitas Pertahanan (Unhan)

SAMARINDA, Kate.id – Ditetapkannya provinsi Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) tak hanya menjadi daya tarik bagi para investor. Namun juga menjadi bahan edukasi, pembelajaran bagi para mahasiswa. 

Seperti yang dilakukan para mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia. Mereka melakukan kunjungan ke DPRD Kaltim, Rabu (26/2/2020), untuk menggali informasi terkait rencana pemindahan IKN, dari Jakarta ke Kaltim.

Rombongan Unhan dipimpin oleh salahsatu dosennya, Anang PU, yang diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin, yang didampingi oleh anggota komisi I, yaitu, Agiel Suwarno, Rima Hartati, Amiruddin, dan Baharuddin Muin, di ruangan Komisi I lantai 3 gedung D komplek DPRD Kaltim. 

Dalam diskusi yang berlangsung sangat cair itu, pelbagai hal terkait pemindahan IKN ke Kaltim dibahas. Mulai dari kesiapan sosial ekonomi hingga antisipasi dampak positif maupun negatifnya. Termasuk sejauh mana keterlibatan masyarakat Kaltim dalam kebijakan itu.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin menyatakan, kunjungan mahasiswa ini seperti Kuliah Kerja Nyata atau KKN perkuliahan pada umumnya. Selain ke DPRD Kaltim, mereka juga mendatangi pemprov, terkait hal yang sama. 

Menurut politikus PKB ini, kegiatan tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab kebijakan pemerintah pusat memindahkan IKN ke Kaltim sudah menjadi diskursus publik, termasuk para mahasiswa. 

“Dalam diskusi itu, ada semacam catatan-catatan dan sumbangan pemikiran dari mereka untuk pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pemindahan ibu kota kedepannya,” kata Jahidin, usai kegiatan itu.

Selain itu, kata wakil rakyat yang juga advokat ini, diskusi juga membahas soal kemungkinan nasib demokrasi di wilayah IKN baru nanti. Mereka membandingkan, seperti di DKI Jakarta, yang pada awalnya tak ada pemilihan umum secara langsung ke masyarakat.

“Mereka tidak setuju jika begitu. Karena tak sesuai dengan konstitusi kita,” ucap mantan perwira Polri ini. 

Ia menganggap, diskursus soal demokrasi di wilayah IKN nanti memang menjadi salah satu isu penting. “Tapi itu wajar. Kita lihat nanti. Tapi jika untuk daerah lain diluar wilayah inti seperti penyanggah, Balikpapan, Samarinda, dan daerah lainnya itu tidak mungkin terwujud. Karena jika itu dilakukan, mungkin masyarakat banyak yang tidak menerima,” imbuhnya. 

Wakil rakyat dapil Samarinda ini berpendapat, pemilihan kepala daerah merupakan kedaulatan atau hak rakyat untuk menentukan. Jika semua dilakukan dengan penunjukkan tentu masyarakat tidak menerima.

Sebab, lanjutnya, setiap daerah tentu bakal mempertahankan keunggulan, kekurangan, dan kelebihan dari pada pejabatnya. Dan bisa saja mengakibatkan kemunduran demokrasi jika diberlakukan. “Kalau melanismenya demikian, tentu siapa yang dekat dengan pemimpin, itu yang bisa berkuasa,” ucapnya.

Sementara itu, Dosen Unhan yang memimpin rombongan itu Anang PU, menjelaskan maksud dari kunjungannya ke DPRD Kaltim.
Yaitu, merupakan bagian dari program Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDL) Unhan, sebagai implementasi perguruan tinggi di tengah masyarakat. Dengan tema kali ini soal kesiapan Kaltim menjadi IKN.

Ia berharap dengan pemindahan IKN ke Kaltim tidak ada terjadinya konflik horisontal ditengah masyarakat. “Kita harap semua lancar. Karena ternyata memang sudah ada proses-proses yang dilakukan dalam kesiapan daerah menjadi ibu kota,” tutupnya. (ah)

Comments

BERITA TERBARU

To Top