ADVERTORIAL

Rencana Pembayaran SPP Lewat Aplikasi, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim: Asal Jangan Komersial

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub

SAMARINDA, Kate.id – Rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang ingin melakukan trobosan dalam dunia pendidikan di era digitalisasi saat ini mendapat reaksi pro dan kontra di publik.

Rencana tersebut yaitu, kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim perihal pembayaran SPP atau Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) sekolah dengan sistem digital melalui aplikasi. 

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub turut menanggapi soal rencana ini. Menurut Rusman, hal tersebut bisa dianggap sebagai terobosan namun bisa juga dimaknai lain. Secara prinsip, ia sangat mendukung rencana itu. “Bagus saja, tidak masalah selama untuk meningkatkan dunia pendidikan kita,” kata Rusman, Senin (24/2/2020). 

Rusman menjelaskan, pembayaran melalui aplikasi di era digital ini dapat mempermudah pembayaran dalam dunia pendidikan. Hanya saja, Rusman menilai yang terpenting tidak ada niat lain dalam kebijakan itu. Seperti menjadikannya alat komersial. 

“Jangan sampai komersialisasi. Jika sampai itu terjadi maka kita harus protes dan teriakin hal itu,” tegasnya.

Namun demikian, jika memang dalam konsepnya nanti mempersingkat birokrasi atau mempermudah pembayaran SPP, ia sangat mendukung hal tersebut. Dan berharap demikian juga dengan para orang tua. Dimana, tidak alergi dengan kebijakan tersebut.

“Beda ceritanya, kalau memang membebani. Salah jika melalui aplikasi tersebut menyebabkan kenaikan harga awal SPP. Walaupun misalnya cuma Rp 5 ribu kan,” terangnya. 

Lebih jauh, kata Rusman, pada umumnya pembayaran lewat aplikasi tentu bicara profit bisnis. Meskipun ada promo atau bonus yang dilakukan aplikator, tentu ujung-ujungnya mencari keuntungan pasar. Disinilah, yang perlu dicermati masyarakat secara baik. 

Ia mengaku masih memantau konsep kebijakan tersebut seperti apa. Sebab sejauh ini, belum ada aturan payung hukum yang dikeluarkan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan teknis tersebut. Selama itu berdampak positif bagi dunia pendidikan, ia menegaskan kembali hal itu tidak menjadi persoalan.

“Pokoknya selama tidak menjadikannya dunia bisnis dalam pendidikan masih wajar. Atau jangan diharuskan. Tapi jadi pilihan kemudahan. Karena dunia pendidikan yang semestinya meminta upeti dengan aplikasi tersebut. karena mendapatkan keuntungan besar dengan adanya promisi secara gratis,” tandasnya.  (Tm)

Comments

BERITA TERBARU

To Top