METROPOLIS

Draf Raperda RZWP3K Kaltim Final, Nelayan Diberi Ruang Zonasi 80 Persen

SAMARINDA, Kate.id – Draf final Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kaltim diputuskan. Dalam waktu dekat, akan segera dibawa ke DPRD Kaltim untuk disahkan.

Hal ini diputuskan saat Focus Group Discussion (FGD) penyusunan dokumen final RZWP3K Provinsi Kaltim digagas Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kaltim dilaksanakan di Ruang Rapat Tepian 1 Lt. 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (24/2/2020).

Plt Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani yang memimpin Focus Group Discussion (FGD/Final) itu mengatakan, draf raperda RZWP3K yang menjadi usulan pemprov Kaltim ini sudah final.

Ia memastikan, dalam dokumen tersebut sudah menampung pelbagai aspirasi dari sejumlah pihak. Mulai dari kepentingan nelayan, lingkungan, industri hingga pariwisata.

“Ini sudah final. Dokumen segera kita serahkan ke DPRD. Kita sudah melewati 32 tahapan. Semoga bisa cepat sehingga proses ini bisa diselesaikan dengan baik dan Pemprov Kaltim punya RZWP3K,” jelas Sa’bani.

Sa’bani juga menjamin kebebasan nelayan yang melakukan aktivitasnya sesuai aspirasinya, termasuk LSM telah diakomodir.

“Dari empat zonasi yang dibagi, ada kawasan pemanfaatan umum sekitar 80 persen lebih dengan luasan jutaan hektar untuk nelayan bisa berusaha,” ungkap Sa’bani.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Riza Indra Riadi menyebutkan, zonasi yang akan diatur dibagi dalam empat kawasan dari total 3.766.295,12 hektar. Terdiri kawasan konservasi seluas 658,478,92 hektar (17,48 persen), kawasan alur laut 71,599,75 hektar (1,90 persen) dan kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) 387,369,04 hektar (9,33 persen).

“Kawasan Pemanfaatan Umum yang diperuntukkan bagi nelayan seluas 3.034.448,65 hektar (3 juta hektar lebih) atau sekitar 80,62 persen bahkan nelayan tradisional diberi ruang gerak 84,79 persen dari total zonasi 3,76 juta hektar di wilayah perairan Kaltim. Kawasan zona inti sekitar 4.700 hektar dari luas kawasan konservasi 658,478,92 hektar. Ini tidak boleh dimasuki nelayan,” ujarnya.

Menurutnya, aturan zonasi ini sebagai bagian kepastian hukum tata ruang wilayah perairan Kaltim, khususnya dari 0 sampai 12 mil. “Nantinya seluruh aktivitas di kawasan itu harus menyesuaikan dari zonasi yang sudah dibuat,” tegasnya.

Tampak Pengelolaan Ruang Laut Direktur Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kementerian Kelautan Perikanan Muhammad Yusuf dan Tedy Priadi. FGD dirangkai penandatanganan kesepakatan dokumen final RZWP3K, penyerahan peta lokasi ruang dan Raperda. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top