ADVERTORIAL

Tarif Pajak Kendaraan BBNKB 15 Persen di Kaltim Bakal Di-review Ulang

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang

SAMARINDA, Kate.id – Besaran tarif pajak kendaraan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 15 persen bakal direview kembali oleh DPRD Kaltim. Kenijakan tersebut diteahui sudah berlangsung sejak 2011.

Besaran pajak tersebut disebut telah berpengaruh terhadap harga jual kendaraan di Kaltim yang tinggi, dan berakibat pada penetrasi penjualan kendaraan di daerah yang rendah.

Sejumlah diler kendaraan bermotor di Kaltim mengeluhkan soal ini. Ditengah ekonomi yang tak stabil, berpengaruh kepada penjualan mereka. Apalagi ada fenomena masyarakat yang cenderung membeli kendaraan diluar. Karena melihat harganya lebih murah. 

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, tengah menerima informasi tersebut. Komisi II, kata dia, siap menampung aspirasi para diler kendaraan soal keluhan tak bertumbuhnya pasar penjualan.

Ditengarai akibat besarnya tarif BBN-KB di Kaltim sebesar 15 persen, yang berdampak pada tingginya harga jual. “Silahkan sampaikan masalahnya. Nanti saya juga panggil Bapenda,” tuturnya. 

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku memang belum mempelajari secara spesifik persoalan tersebut. Karena itu ia membutuhkan penjelasan masalah langsung dari para stakeholder terkait, termasuk para pengusaha atau diler kendaraan di Kaltim.

Namun demikian, diakuinya, dari hearing Komisi II dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) beberapa waktu lalu, belum ada membahas soal temuan ini. “Dengan Bapenda kemarin menyampaikan, kalau mau dibandingkan dengan mereka beli di liar dengan disini malah sebenarnya lebih mahal katanya. Karena mereka harus balik nama lagi ketika sampai disini,” jelasnya. 

Menurut dia, soal tersebut dibahas karena menurutnya ada banyak berseliuran kendaraan bernomor polisi non Kaltim. “Memang banyak kita lihat ini. Surabaya dan paling banyak Jakarta,”  tegasnya. 

Namun demikian, jika memang fakta bahwa kebijakan tersebut berdampak kepada market penjualan kendaraan di Kaltim, ia setuju jika besaran tarif perlu dievaluasi. “Ini informasi yang bagus, nanti akan saya coba cari tau. Saya coba komunikasikan ke Bapenda soal ini,” katanya. 

Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak masuk dalam inventaris masalah saat melakukan revisi kedua perda pajak daerah, di Perda 1 Tahun 2019. Revisi perda tersebut hanya mengevaluasi besaran tarif khusus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dimana  kepemilikan pertama dari 1,5 persen menjadi 1,75 persen. Dan pajak progresif lainnya. 
“Yang bahas itu sebelumnya. Kita inikan periode baru. Jadi saya belum mendalami soal ini,” imbuhnya.

Kata dia, tak menutup kemungkinan jika memang kebijakan  tersebut bisa saja direvisi kembali. Bahkan diturunkan atau disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini. Khususnya  tarif BBNKB. Jika memang berpengaruh terhadap penjualan. “Ya mungkin saja,” tandasnya. (tm)

Comments

BERITA TERBARU

To Top