ADVERTORIAL

Pembahasan Tiga Raperda Dilanjutkan, Makmur HAPK: Raperda RZWP3K Rampung Tahun Ini

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat memimpin paripurna dwngan salahsatu agendanya menyepakati 3 raperda untuk dilanjutkan pembahasannya.

SAMARINDA, Kate.id – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK memastikan pihaknya akan  segera merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kaltim. 

Hal tersebut disampaikannya usai rapat paripurna ke-2 membahas tentang salah satu agendanya terkait raperda yang bakal disahkan dalam masa sidang tahun ini, Senin (10/2/2020).

Menurutnya, pihaknya masih membahas bersama pemprov Kaltim untuk finalisasi draf raperda tersebut. “Tahun ini kita targetkan selesai, dalam waktu dekat,” katanya.

Diketahui, pembahasan raperda RZWP3K ini sudah dilakukan sejak DPRD periode sebelumnya. Kala itu, ditargetkan dapat selesai sebelum akhir masa periode. Namun karena sejumlah usulan dan reaksi publik alotnya penyusunan itu, maka pembahasannya ditangguhkan ke periode berikutnya. 

Dalam paripurna itu sejatinya telah disepakati tiga buah raperda yang tak selesai pembahasannya pada periode sebelumnya akan dilanjutkan. Selain raperda RZWP3K, juga Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Dan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical Maloy. 

“Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bapemperda DPRD Kaltim maka tiga raperda tersebut kita lanjutkan kembali. Mengingat materi muatan dan pembahasan sebelumnya belum selesai,” ucapnya.

Makmur menegaskan, khusus untuk RZWP3K pihaknya kembali membahas revisi draft Raperda itu, lantaran sampai saat ini masih menjadi penghambat raihan potensi kelautan yang di Kaltim. Artinya, raperda itu sangat penting sekali. Termasuk dua raperda yang lainnya. 

“Terutama laut ini kan sangat luas, tentu harus betul-betul kita payungi dengan Perda ini. Baik pusat, provinsi dan kabupaten wajib bersama-sama menjaga potensi laut,” jelasnya. 

Menurutnya, apabila zonasi kelautan dan pulau-pulau kecil tidak diatur dalam Perda, dianggap beberapa pihak melegitimasi sekaligus melanggengkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir di Indonesia, melalui sejumlah proyek pembangunan.

“Potensi laut Kaltim begitu banyak meliputi wisata bawah laut, wisata bahari, dan hasil laut yang beragam serta berlimpah,” ujar Makmur.

“Harapan saya ke depan kita bukan hanya bicara Perda-perda sistem zonasi kelautan semata. Tapi Raperda Kaltim dan Raperda Samarinda Kota, juga perlu dibicarakan. Kita optimis untuk menyelesaikan Raperda itu di tahun ini,” tambahnya.

Dengan perda ini, akan menyelesaikan persoalan dan hambatan  di tingkat kabupaten/kota di Kaltim, untuk mendapat potensi dari kelautan. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top