ADVERTORIAL

Raker dengan BUMD PT MMP, Komisi II Pertegas Soal PI Blok Migas

Foto bersama Komisi II DPRD Kaltim bersama Direksi BUMD PT.MMP

SAMARINDA, Kate.id – Komisi II DPRD Kaltim kembali melakukan rapat kerja (raker) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Migas Mandiri Pratama (MMP), Senin (10/2/2020). Agendanya melihat rencana kerja PT MPP di 2020. Khususnya terkait dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Ketua Komisi II Verdiana Huraq Wang mengatakan, ada potensi penambahan PAD dari PT. MMP dari hasil pengelolaan blok Migas. Saat ini, dari rencana kerja PT MPP, tengah proses penjajakan Participation Interest (PI) 10 dari Blok Sanga-sanga dan East Kalimantan. 

“Mereka menyampaikan demikian, kita mendukung saja untuk peningkatan PAD. Tapi harus dipastikan, pendapatannya buat daerah,” jelasnya. 

Kedua blok migas tersebut kini dikelola oleh BUMN PT. Pertamina. Sebelumnya, Blok Sangasanga, dikelola oleh TOTAL dan Sementara Blok East Kalimantan sebelumnya dikeola olej VICO, yang melintasi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kota Bontang dan Balikpapan.

Tak hanya itu, Komisi II juga mempertegas soal PI 10 persen yang telah diterima dari Blok Mahakam. Bagaimana, Komisi II mengevaluasi penggunaan dana tersebut. 

Dalam hearing itu, terungkap pula bahwa pembagian PI tersebut berdasarkan perhitungan yang diperoleh Pemda adalah 10 persen dari laba bersih, yakni dari Rp5,7 triliun di 2018. Sedangkan keuntungan seluruhnya adalah Rp 57 triliun di 2018.

“Ternyata, PI yang kita dapat itu adalah 10 persen dari 10 persen. Itu dibagi untuk Kukar, kemudian Pemerintah Provinsi Kaltim dan untuk MMP sendiri. Sehingga jika dihitung-hitung, Pemerintah Provinsi Kaltim mendapat Rp208 Miliar yang masuk ke kas daerah. Dapat 208 miliar itu dari perhitungan 51 persen, yang masuk ke Pemprov,” sebut politisi PDI-P itu.

Selain itu, terungkap pula bahwa PT MMP yang memiliki 3 anak perusahaan itu, juga telah memiliki anak perusahaan lagi, yang kesemuanya dibiayai oleh PT MMP. Hal itu disampaikan, untuk mendapatkan keuntungan optimal dari potensi Blok Mahakam tersebut. 

“Kita lihat dari sisi permodalan dan hitung-hitungan, memang masih ada piutang yang harus diminta kembali dari modal yang telah dikeluarkan oleh Pemprov Kaltim. Tapi, dari laporan yang mereka sampaikan, mereka optimistis untuk bisa mengembalikan modal itu kepada Pemprov,” ungkapnya.

Pihaknya memaklumi keadaan tersebut mengingat blok minyak yang dikelolanya tersebut, merupakan sumur yang telah lama dieksploitasi.

Di samping itu, diperlukan pula penyesuaian terkait payung hukum BUMD denga PP 54 tahun 2017, yang mengharuskan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “Sekarang tidak boleh lagi menggunakan surat keputusan Gubernur,” sebut dia.

Sementara itu, Direktur PT MMP Wahyu Setiaji menyatakan, penjajakan PIN di dua blok migas baru dalam upaya untuk meningkatkan PAD Kaltim. Dilakukan atas kerjasama penawaran dari Kementerian ESDM kepada daerah. Yang dipercayakan pengelolaannya kepada BUMD. 

“Kita setor PAD 2018 sebesar Rp208 Miliar. Tetapi untuk di 2019 masih belum tahu. Masih menunggu perhitungan hasil audit, yang kemungkinannya menurun. Karena kan produksinya menurun,” pungkasnya. (pr) 

Comments

BERITA TERBARU

To Top