ADVERTORIAL

PT BUMA Lati Diminta Akomodasi Pekerja yang Menolak Di-PHK

Hearing Komisi IV bersama PT BUMA Lati dengan serikat pekerja

SAMARINDA, Kate.id – Jajaran direksi PT. BUMA Lati akhirnya memenuhi undangan hearing dengan Komisi IV DPRD Kaltim, Senin (10/2/2020). Dengan agenda mediasi antara serikat pekerja dengan koorporasi tersebut, terkait dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menyatakan, perselisihan antara eks pekerja dengan PT Buma Lati harus segera diselesaikan. Dengan cara musyawarah. Dari pelbagai pertimbangan, Rusman mengusulkan agar manajemen dapat mengakomodir eks karyawan yang menolak untuk di PHK.

“Kami Komisi IV DPRD Kaltim mengharapkan kepada perusahaan untuk bisa mengakomodir sisa 25 orang yang menolak itu untuk dipekerjakan kembali,” ucap Rusman, usia meminta hearing, didampingi Anggota Komisi IV DPRD Kaltim lainnya. Dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Berau, Disnakertrans Kaltim dan Berau. 

Dalam pertemuan itu terungkap, bahwa PT BUMA Lati kontraktor pertambangan batubara dari pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik Berau Coal ini, telah mem-PHK 300 pekerjanya dalam kurun waktu sekitar 2 bulan terakhir ini. Dari jumlah tersebut, belum sepenuhnya menerima. Sedikitnya ada 25 orang. Yang diakomodir oleh Serikat Pekerja Berau dan perusahaan tersebut. 

Komisi IV mencoba memediasi setelah perselisihan ini belum ada titik temu. Dalam upaya penyelesaian secara musyawarah ditingkat pemda dan DPRD kabupaten. Serikat pekerja pun mengadukan nasib eks karyawan itu ke Komisi IV DPRD Kaltim. 

Menurut Rusman, di tengah perselisihan ini harus ada jalan keluanya. Secara kekeluargaan. Jangan sampai, masalah tersebut berujung pada pengadilan hubungan industrial (PHI). “Kami minta kerendahan hati perusahaan. Tapi tetap melalui assessment seleksi. Karena 25 orang ini lokal semua. Tentu mengakomodir dengan aturan di perushaan,” jelasnya.

Namun demikian, jika hal tersebut tak dapat dilakukan, atau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka Rusman menyerahkan mekanisme prosesnya mediasi di PHI. 

General Manager HCM PT BUMA Nanang Rizal Achyar tak dapat memastikan usulan Komisi IV itu. Sebab harus perperhitungkan segala dan keputusan manajemen. Ia kemudian menjelaskan muasal kebijakan tersebut diambil. Kata dia, PHK dalam kontraktor perusahaan tambang adalah yang yang wajar. Sebab, pekerja akan disesuaikan dengan kontrak pekerjaan perusahaan. 

Ia menyatakan, pihaknya terpaksa melakukan PHK karena terjadi penurunan volume produksi tahun 2020. Kontrak target volume produksi pertambangan dari Berau Coal sebesar 146 juta bcm (bank cubic meter). Jumlah tersebut turun dari target produksi tahun sebelumnya yang besar 164 juta bcm. Akibatnya kelebihan kapasitas unit dan kelebihan pekerja. “Maka kami harus melakukan efisiensi,” katanya.

Hanya saja, ia memastikam bahwa pekerja yang terkena dampak PHK atas evaluasi kinerja berdasarkan ranking pekerja. Dipengaruhi aspek kedisiplinan, produktivitas pekerja dan kebutuhan alat. Jadi, tidak berdasar asal pekerja. “Baik pekerja lokal dan non lokal ada yang terkena PHK,” tegas Nanang. 

Pekerja yang mendapat PHK diklaimnya, telah menerima hak dan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Disebutkannya, setelah dilakukan pengurangan tenaga kerja, saat ini pekerja di PT BUMA Lati sekitar 3.700 orang. “Dan persentasi pekerja lokal kita mencapai 45 persen,” sebutnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top