ADVERTORIAL

Perjuangan Masyarakat Kampung Lung Isun demi Hukum Adat Didukung Penuh Ketua DPRD Kaltim

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK (tengah) saat menerima Koalisi Kemanusiaan Untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat dan sejumlah tokoh masyarakat Kampung Lung Isun di Kantor DPRD Kaltim

SAMARINDA, Kate.id – Koalisi Kemanusiaan Untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat bersama tokoh masyarakat Kampung Lung Isun, mendatangi DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk melakukan audiensi dan di sambut langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, Senin (10/2/2020).

Dalam audiensi kali ini, Koalisi yang terdiri dari WALHI Kaltim, Perkumpulan Nurani Perempuan, POKJA 30, dan Jaringan Advokat Lingkungan Hidup bersama perwakilan masyarakat Lung Isun, menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan proses pengajuan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat kampung Lung Isun.

Selain itu koalisi juga meminta dukungan secara politik atas proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan bersama masyarakat melalui inisiatif DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Yohana Tiko selaku koordinator koalisi, menyampaikan kronologis permasalahan sejak awal hingga perkembangan setelah dilakukannya advokasi oleh koalisi yang menuai hasil cukup positif sejauh ini.

Konflik mulai terjadi sejak 2011, puncaknya pada 30 Agustus 2014 salah satu tokoh pemuda Theodorus Tekwan Ajat ditangkap dan di tahan selama 109 hari, pada 15 Desember 2014 dibebaskan secara bersyarat hingga kini masih menyandang status tersangka. Saat ini menunggu rampungnya proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh masyarakat dan koalisi.

Tiko menegaskan bahwa seluruh proses telah dilakukan dan mengalami kemajuan yang signifikan, meskipun saat ini bergantung pada Pemkab dan DPRD Mahakam Ulu dalam pembahasan raperda yang diusulkan, bila telah disahkan maka ini merupakan suatu langkah maju dalam proses Pengakuan dan Perlindungan MHA Lung Isun ini.

Selain memaparkan proses advokasi, koalisi juga mengharapkan dukungan secara politik kepada DPRD Kaltim agar mengawal dan memfasilitasi proses pembahasan Raperda yang diajukan oleh masyarakat.

“Kami berharap DPRD Kaltim berkoordinasi dengan Gubernur agar melakukan fasilitasi selama pembahasan rancangan perda yang kami ajukan sebagaimana Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang penyusunan produk hukum daerah” lanjut wanita yang saat ini menjabat Direkur Eksekutif WALHI Kaltim.

Menanggapi pemaparan koalisi, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, mengapresiasi dan menyatakan dukungannya atas perjuangan yang dilakukan masyarakat lung isun beserta koalisi.

Makmur menyatakan akan berkomunikasi dengan Polda Kaltim berkaitan dengan status tersangka Tekwan Ajat yang hingga saat ini menjadi tersangka di Polres Kutai Barat, kemudian Makmur juga akan membantu berkomunikasi dengan DPRD Mahakam Ulu dalam rangka percepatan pembahasan Raperda yang diajukan oleh masyarakat beserta koalisi.

“Kami akan membantu berkomunikasi dengan Polda yang berkaitan dengan status tersangka itu, dan kami akan berkoordinasi dengan DPRD Mahakam Ulu untuk yang Raperda yang akan dilakukan oleh Komisi I DPRD Kalimantan Timur” ungkap Makmur. (sb)

Comments

BERITA TERBARU

To Top