POLITIK

Pantau Netralitas ASN, Bawaslu Bakal Bentuk Satgas

Ketua Bawaslu Abhan saat menerima kunjungan pimpinan KASN. (Foto: Andrian Habibi/Humas Bawaslu)

Kate.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap memperkuat kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal ini terkait menjaga netralitas ASN dalam Pemilu, khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 2020 ini. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, salah satu upaya tersebut melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) Pengawasan dan Penindakan Netralitas ASN.

“Bawaslu dan KASN perlu monitor secara bersama-sama laporan dan tindak lanjut putusan KSAN,” sebut Abhan saat menemui jajaran pimpinan KASN di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/2/2020) dikutip dari laman Bawaslu.

Abhan menyetujui program-program pembaruan kerja sama dengan KASN. Dia memastikan, nota kesepahaman kerja sama Bawaslu dengan KASN bakal diperkuat dalam pelaksanakaan teknis kerja samanya. Abhan mencontohkan, kerja sama bidang sinergis data pelanggaran dan putusan netralitas ASN dibutuhkan oleh Bawaslu dan KASN.

“Kami siapkan tim teknis yang akan bekerja sama dengan KASN untuk menyatukan dan menyamakan data juga informasi pelanggaran netralitas ASN,” ujarnya.

Kemudian, Abhan menyetujui pembentukan Satgas Pengawasan dan Penindakan Netralitas ASN. Karena Abhan menilai penegakan hukum terkait netralitas ASN tidak bisa dilakukan secara terpisah. Apabila Satgas Netralitas ASN terbentuk, Bawaslu dengan KASN bisa saling membantu untuk memperkuat hasil rekomendasi KASN. “

Bawaslu, kata Abhan, sudah memasukkan indikator netralitas ASN dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Bawaslu akan mengirimkan IKP Pilkada 2020 dan hasil pengawasan pemilu untuk membantu kerja KASN.

Dalam kesempatan ini, Abhan menerangkan dua jenis penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 yaitu administrasi dan pidana. Dia mengatakan, pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh Bawaslu dan KASN. Sedangkan pelanggaran pidana pemilihan ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Abhan pun menyatakan, hasil rekomendasi KASN kurang mempunyai kekuatan mengikat. “Bawaslu dalam UU Pilkada hanya bisa merekomendasikan kepada KASN untuk penindakan pelanggaran netralitas ASN. Nah, KASN mengeluarkan rekomendasi ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan kepala daerah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KASN Agus Pramusinto menyatakan perlu percepatan pelaksanakan kerja sama dengan Bawaslu. Dirinya menginginkan ada laporan penanganan netralitas ASN dari Bawaslu. “Kalau bisa, kita bisa saling melengkapi laporan dan data,” pintanya.

Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto dan Komisioner KASN Arie Budhiman ikut serta dalam pembicaraan penegasan penguatan kerja sama antarlembaga ini. Keduanya mengharapkan ada solusi penegakan pelanggaran netralitas ASN dari pengalaman pilkada dan pemilu yang lalu. Dengan demikian, Satgas Netralitas ASN diharapkan membantu upaya sosialisasi aturan, temuan, laporan, putusan dan kegiatan pengawasan netralitas ASN.

“KASN itu menghadapi persoalan regulasi yang terkait kewenangan. Memang KASN tidak punya wewenang untuk mengeksekusi. Kita (Bawaslu dan KASN) harus bersama-sama dalam menyosialisasikan untuk mendidik masyarakat terkait netralitas ASN,” harap Tasdik. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top