ADVERTORIAL

Masih Sepi Investor, Dewan Desak Pemerintah Perbaiki Infrastruktur di KEK Maloy

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu usai hearing dengan Perusda MBS terkait pengelolaan KEK Maloy di Kutai Timur

SAMARINDA, Kate.id – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan yang berada di Kabupaten Kutai Timur masih sepi. Sejumlah investor urung melakukan investasi, karena infrastruktur dasar belum memadai. Padahal, pada April 2019 sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. 

Hal ini diketahui saat Direksi Perusda Melati Bhakti Setya (MBS) selaku pemilik lahan dan calon pengelola KEK tersebut hearing dengan Komisi II DPRD Kaltim, Selasa (4/2/2020). 

Direktur Perusda MBS, Agus Dwitarto menjelaskan hambatan yang terjadi sehingga belum ada investor yang eksisting menanamkan modalnya di KEK Maloy. Infrastruktur sarana dan prasarana yang masih belum memadai, disebut menjadi dasar investor urung berinvestasi. 

“(Fasilitas) untuk kebutuhan daya tarik bagi para investor itu harus segera dievaluasi. Kalau ada yang kurang bagus, harus diperbaiki. Kalau ada yang belum, harus diadakan. Sehingga dengan komplit fasilitas itu maka setiap calon investor kita akan jadi tertarik,” kata Agus. 

Ia mengklaim sudah menyampaikan segala kondisi tersebut ke Komisi II DPRD Kaltim, untuk segera dicarikan solusi. Ia pun merincikan sejumlah fasilitas yang ada. Misalnya listrik. Saat ini memang ada fasilitas listrik jaringan dari PLN dengan tegangan 30 megawatt atau untuk kelas menengah. Padahal, untuk jangka panjang, diperlukan pasokan hingga 90 megawatt. 

Infrastruktur lain yang menjadi kendala yaitu soal kebutuhan suplai air besih. Saat ini memang sudah tersedia Sistem Pengelola Air Minum (SPAM). Pasokan air direncanakan berkapasitas 200 liter per detik dari Sistem Sekerat. Namun belum bisa dioperasikan. “Sekarang belum bisa melakukan commisioning test. Ini kan masih bukan tanggang jawab kami, tapi pada pemerintah,” ucapnya. 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur, Kaltim (Dok Biro Humas Pemprov Kaltim)

Kendala lainnya soal akses jalan yang belum rampung secara keseluruhan dari total 11,4 kilometer. Pihaknya, sebagai pengelola saja. Memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelbagai kendala tersebut. Segala sarana dan prasarana menjadi domain dari pemerintah. Untuk ia meminta dukungan kepada pemprov dan DPRD Kaltim untuk segera menuntaskan. 

“Yang menyiapkan membangun sarana dan prasarana itu pemerintah. Itu bukan kewenangan kita. Kita sudah diskusikan dengan Komisi II soal ini,” tegasnya.  

Ia menjelaskan, jika segala fasilitas infstruktur dasar tersebut telah memadai, akan menjadi senjatanya selaku pengelola KEK Maloy untuk memasarkan kepada investor. Saat ini badan pengelola tengah dibentuk. Melalui PT Kaltim Kawasan Industri Maloy (KKIM) yang mengurusi sisi kawasan industri dan PT Kaltim Pelabuhan International Maloy (KPIM) untuk jasa pelabuhan. Keduanya anak perusahaan dari Perusda MBS Kaltim. 

Diketahui, KEK Maloy di Kutim memiliki total luas area sebesar 557,34 hektare. Diproyeksikan akan menarik investasi hingga Rp 34,3 triliun. Dengan rencana industrialisasi atas pelbagai komiditi,  terutama kelapa sawit, kayu dan energi. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mendesak kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan sarana dan prasarana di KEK Maloy tersebut. 

Ia menduga, karena belum memadai sarana dan prasarana kawasan industri itu tak kunjung mendapat minat investor untuk berinvestasi. “Memang sudah ada MoU, tapi enggak ada yang masuk,” kata Ketua Fraksi PAN ini. 

Hal ini juga berdampak pada kontribusi Perusda MBS dari anak perusahaanya, PT. KKIM dan KPIM yang mengelola KEK Maloy tersebut. Karena tak beroperasi. Padahal, sudah ada uang yang keluar Rp 500 juta operasional. 

Ketua Fraksi PAN ini pun merekomendasikan dua opsi. Jika memang dua perusaahan tersebut tak dapat beroperasi. Mengucurkan anggaran bagi dua perusahaan pengelola tersebut atau memutus kerjasamanya.

“Kita harus pelajari dulu dokumennya. Apakah memungkinkan. Atau memang menambah dana tapi mereka harus menjelaskan segala peruntukan yang sudah ada,” pungkasnya (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top