ADVERTORIAL

Soal Besaran Tarif Jalan Tol Balsam, Andi Harun Minta Jangan Diributkan

Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Andi Harun

SAMARINDA, Kate.id – Wakil Ketua II DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Andi Harun punya pandangan sendiri soal respon publik terhadap pemberlakuan tarif Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (Balsam). 

Menurutnya, tak perlu meributkan soal tarif di jalan bebas hambatan pertama di Kalimantan tersebut. Ia meminta agar masyarakat tidak terlalu mempersoalkan. Meski diketahui, tarif yang akan diberlakukan untuk tol yang masih menunggu Surat Keputusan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR. 

Kata ketua DPD Gerindra Kaltim ini, pelbagai pihak harus memahami soal tarif tol tersebut. Sebab, besaran tarif yang direncanakan sebesar Rp 1000/kilometer itu pasti sudah dihitung dengan biaya perawatan tol.

“Sekarang ini kita harus bisa memahami, karena memang jalan tol itu butuh perawatan,” katanya saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Kamis (30/1/2020).

Lebih jauh Andi Harun mengatakan, semestinya jalan tol itu harua menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Bumi Etam. Dengan prinsip demikian, ia berharap masyarakat dapat ikut berpartisipasi agar jalan tol itu bisa berfungsi dengan baik. 

“Jadi kita bertahap cara berpikirnya. Hari ini jalan tol kita masih memerlukan pemeliharaan, tentu butuh anggaran yang tidak sedikit. Tapi yang paling penting, kita sudah punya jalan tol,” imbuhnya.

Ia berpendapat, fokus meributkan isu soal besaran tarif malah akan merugikan Kaltim. Sebab, akan menjadi stigma negatif terhadap investor yang akan berpartisipasi dalam menanamkan inevstasinya di Bumi Etam. “Tapi untuk sekarang ini, kita jangan ribut-ribut dulu soal tarif, karena ini bisa jadi isu yang merugikan kita sendiri,” ucapnya.

Ketika ditanya pendapatnya soal idealnya tarif tol, ia tidak menjawab secara gamblang. Andi hanya menyebutkan saat ini yang perlu diperhatikan ialah soal biaya yang dibutuhkan dalam hal perawatan. 

“Kecuali nanti pada perjalanannya kedepan, sudah ada sumber pembiayaan terhadap jalan ini. Maka kita minta ini diturunkan” terangnya.

Dari segala perbincangan ditengah publik soal tarif itu, Andi mendorong agar pemerintah provinsi, DPRD Kaltim serta juga pemerintahan pusat, bisa berkoordinasi untuk membahas masalah ini. Pun, mencari sumber pendanaan perawatan yang dimaksud. “Mari kita untuk duduk bersama” pungkasnya. (tm)

Comments

BERITA TERBARU

To Top