ADVERTORIAL

Perlu Regulasi untuk Perkuat Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kaltim

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang

SAMARINDA, Kate.id – Sebagai provinsi dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan ekonomi daerah, diperlukan adanya aturan payung hukum yang jelas. 

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang menuturkan, perlu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam memaksimalkan potensi itu. Agar potensi yang ada dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan asli daerah. 

Misalnya, kata dia, sektor budidaya perikanan. Pemrpov harus mempunyai terobosan untuk meningkatkan budidaya tersebut. Dengan cara membuat kepastian hukum untuk melestarikan potensi itu.

“Contohnya seperti menjaga bibit ikan yang masih kecil. Dampak yang akan terjadi, beragam spesies akan punah apabila adanya penangkapan secara sembarangan,”  kata Politikus PDI Perjuangan ini, saat ditemui dikantor DPRD Kaltim, Selasa (28/1/2020).

Menurutnya, payung hukum yang dimaksud yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Dimana dapat menjadi kepastian hukum bagi para stakeholder perikanan di Kaltim. Termasuk, agar pihak terkait punya kewenangan dalam pengawasan dan pengelolaannya.

“Sekarang ini kan, jika ingin mengawasi tempat budidaya, seperti contohnya tambak udang, mereka (pemerintah) tidak bisa melakukan itu. Karena tidak adanya peraturan atau payung hukum,” kata wakil rakyat dari Kutai Barat ini.

Tak hanya soal pengawasan, menurut dia, payung hukum juga dapat menjadi solusi untuk pengembangbiakan untuk menghindari kelangkaan. Karrna OPD terkait dapat melakukan penindakan jika ada pelanggaran terkait kerusakan lingkungan yang mengancam habitat perikanan. 

“OPD terkait juga dapat memiliki kewenangan untuk mengatur pengawasan dan pengelolaannya. Saat ini mereka mau mengawasi soal tambak udang. Karena tidak ada aturan yang memayungi itu, mereka jadi tidak bisa masuk ke sana kan,” imbuhnya.

Kaltim disebut tertinggal dalam hal ini. Sebab di daerah lain yang memiliki potensi kekayaan laut, dengan geografi kelautan yang luas sudah membuat regulasi tersebut. 

Oleh karena itu, dia berharap Kaltim dapat segera mempunyai Perda RZWP3K. Yang saat ini tengah masuk tahap finalisasi draf raperda. Komisi II, kata dia, sangat mendukung dibentuknya aturan tersebut.

“Misal kita ingin membudidayakan ikan lokal. Seperti ikan Haruan, Ikan Papuyuh, Ikan Biawan. Selama ini karena tidak ada Perda zonasi, itu mau dilakukan dimana tidak tau. Kalau di Jawa kaya gini sudah ada,” tandasnya. (sb)

Comments

BERITA TERBARU

To Top