METROPOLIS

Pemprov Kaltim Hibahkan Rp 8,7 M untuk Alat Rekam e-KTP

Plt Sekprov Kaltim M Sabani menyerahkam secara simbolis bantuan hibah alat perekam dan cetak e-KTP kepada pemda kabupaten kota (Dok Humas)

SAMARINDA, Kate.id – Menghadapi tahun politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, Pemprov menargetkan seluruh penduduk di Kaltim dapat terekam data kependudukan secara elektronik atau melalui e- KTP. 

Untuk memaksimalkan itu, Pemprov Kaltim menghibahkan saran dan peralatan perekaman e-KTP kepada kabupaten kota senilai Rp 8,7 miliar. Anggaran tersebut untuk berupa 10 alat cetak, 10 alat perekaman dan 10 unit mobil pelayanan. 

Plt Sekprov Kaltim M Sabani menyerahkan hibah bantuan tersebut di kepada perwakilan pemda se- Kaltim di kantor Gubernur, Senin (27/1) kemarin. “Satu kabupaten kota dapat satu alat rekam dan alat cetak,” katanya. 

Menurut Sabani, bantuan ini untuk menambah peralatan rekman dan cetak yang sudah ada dikabupaten kota, untuk mempercepat pelayanan perekaman data kependudukan di masing-masing daerahnya. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan bahwa seluruh penduduk sudah terekam data kependudukannya. Meskipun eksisting e-KTP tetap menunggu blangko dari pemerintah pusat. 

“Perekaman kan tidak harus ada blanko, yang penting rekam saja dulu. Apalagi mau Pilkada. Harapannya ini akan mempercepat tidak ada lagi yang ketinggalan terkait perekaman,” jelasnya.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad, menambahkan, untuk bantuan hibah unit mobil baru akan diberikan pada pertengahan tahun ini.

“Masih dalam proses. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, antara Juni dan Juli kita serahkan,” sebutnya. 

Mobil pelayanan tersebut, kata dia, dikhususkan untuk jenis mobil double gardan atau 4WD. Khususnya di kabupaten kota yang kondisi geografis, membuat mobilisasi sulit terjangkau. Dengan bantuan tersebut, pemda dapat jemput bola melakukan perekaman data kependudukan kepada masyarakat.

“Untuk Balikpapan, Samarinda, Bontang PPU, tidak memerlukan itu. Cukup dengan mobil pelayanan biasa saja,” terangnya. 

Saat ini, perekaman data kependudukan masyarakat se-Kaltim disebutnya sudah mencapai 97 persen. Jika asumsi wajib KTP sebanyak 2,5 juta orang, maka masih ada sekitar 75 ribu jiwa yang belum terekam e-KTP. Setelah terdata rekamannya, harus menunggu konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Meski demikian, diakuinya dari yang sudah terekam dan sudah terkonfirmasi oleh Kemendagri, belum seluruhnya mendapatkan fisik e-KTP. Masih menggunakan surat keterangan atau suket. Alasannya klasik, belum terpenuhinya blanko yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri. Ia pun tak dapat merincikan berapa jumlah yang belum menerima fisik e-Ktp. 

“Kami sudah audiensi ke pusat (Kemendagri) supaya urusan blanko ini diserahkan saja ke daerah. Tapi karena aturannya di pusat, akhirnya dibuat aturan Permendagri. Apabila daerah ingin cetak itu hibahkan kepada pusat untuk pencetakan KTP-el. Tapi prosesnya cukup panjang, perlu ada juknis dulu yang jelas. Takutnya salah langkah malah berakibat hukum. Ini yang masih kami pelajari,” tandasnya. 

Ia berharap masyarakat sabar menunggu pengadaan blanko dari pusat yang akan didistribusikan kepada kabupaten kota. Kata dia, yang terpenting merekam dulu. Setelah ada blanko baru  dilakukan pencetakan fisik e-KTP.  (am)

Comments

BERITA TERBARU

To Top