ADVERTORIAL

Soal Pengelola Bandara APT Pranoto, Komisi III: Mana yang Untungkan Daerah

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Agus Suwandy.

SAMARINDA, Kate.id – Pengelolaan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kaltim. Sebab sebelumnya sudah ada rencana bandara di kawasan Sungai Siring itu bakal dikelola oleh Angkasa Pura I. Saat ini Bandara APT Pranoto sejak beroperasi pada Mei 2018 dikelola oleh UPBU Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy menegaskan, pengelolaan bandara APT Pranoto harus memberikan multiplier effect menguntungkan daerah. Sebab ada investasi 1,6 triliun dana APBD Kaltim yang sudah dikucurkan untuk pembangunan bandara tersebut. 

“Yang mana lebih menguntungkan saja. Kalau sekarang bisa berjalan dan baik kenapa harus diserahkan ke yang lain,” kata Agus.

Anggota Fraksi Gerindra ini mewanti-wanti pemerintah jangan gegabah. Harus ada perhitungan yang matang menentukan siapa pengelola Bandara APT Pranoto ke depannya. Angkasa Pura, kata dia, memang sudah berpengalaman dalam mengelola bandara. Namun belum tentu dapat lebih baik dan menguntungkan bagi daerah.

“Kita bisa lihat di Balikpapan itu. Ada enggak kontribusinya buat daerah?” cetusnya. 

Agus tidak mempermasalahkan jika AP yang mengelola nantinya. Namun investasi pembangunan tersebut dilakukan melalui APBD. Beda ceritanya jika AP sudah investasi di bandara tersebut. 

“Ya silahkan saja. Tapi menurut saya Kemenhub dengan pemprov  menghitung lebih baik. Lebih bagus dengan Kemenhub atau seperti saat ini atau atau dengan operator lainnya,” imbuhnya.

Selain itu, Agus khawatir jika dikelola oleh AP I lebih berorientasi kepada bisnis. Harga-harga pelayanan akan naik seperti swasta pada umumnya. Namun jika dikelola oleh pemerintah, melalui Kemenhub tentu bukan memgedepankan sisi bisnis. Tetapi pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai nanti mahal-mahal harga jasa di sana. Kan lucu itu punya kita, investasi uang rakyat, tapi rakyat dibisniskan,” imbuhnya. 

Agus menceritakan, investasi APBD untuk pembangunan APT Pranoto tak hanya pemprov namun juga Pemkot Samarinda. Sebab sebelum diambil alih pembangunannya oleh Pemprov, Pemkot sudah menganggarkan alokasi pembebasan lahan sebesar Rp 600 miliar. Agus ingat betul karena saat itu dia menjabat Ketua Komisi III DPRD Samarinda. 

“Artinya ada kontribusi pemkot juga di sana. Jadi kalau bisa kontribusinya juga ada buat mereka,” harapnya. 

Sejauh ini, diakui Agus, pemprov belum mempresentasikan keputusannya terkait pengelolaan APT Pranoto. Termasuk hasil dari kajian MoU hanya pernah dilakukan oleh AP. Oleh karena itu dia akan meminta Dinas Perhubungan untuk dapat menjelaskannya. “Persentasikanlah ke kita (DPRD Kaltim),” harap Agus. 

Jika nantinya Kemenhub menyetujui BLU APT Pranoto, dan manajemen pengelolaan bisa berjalan profesional, Agus menilai lebih baik APT Pranoto dikelola oleh Kemenhub. “Saya lebih setuju itu BLU. Artinya sama saja dengan AP. Meringankan beban pemerintah, tapi dapat kontribusinya,” tandansya. (tm)

Comments

BERITA TERBARU

To Top