ADVERTORIAL

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Sesalkan Wacana Penghapusan Tenaga Honorer

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub

SAMARINDA, Kate.id – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menyayangkan wacana pemerintah pusat yang ingin menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Menurut politisi PPP ini, wacana tersebut sangat tidak logis dengan kondisi di Kaltim. Dia pun menentang keras kebijakan tersebut apabila diterapkan.

Rusman menegaskan, apabila wacana itu direalisasikan, maka ada sekira 8.234 tenaga honorer di Pemprov Kaltim yang akan kehilangan pekerjaannya atau jadi pengangguran. “Tentu, persoalan ini akan menjadi masalah baru bagi pemerintah nantinya. Peningkatan penangangguran daerah akan semakin terbuka,” tegasnya saat ditemui di kantor DPRD Kaltim, Jumat (24/1/2020).

Rusman menyatakan, kebijakan ini akan membuat masalah baru bagi Pemprov Kaltim apabila dilaksanakan. Bahkan dia menyebut persoalan tenaga honorer ini sudah terjadi sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan belum terselesaikan. “Persoalan ini sudah ada sejak zaman Pak SBY dahulu sampai sekarang,” ujarnya.

“Janganlah membuat polemik baru. Masa pemerintah ini membuat rakyatnya sengsara dengan membuat rakyatnya menganggur karena tidak lagi menjadi pegawai honorer,” sambungnya.

Permasalahan sejak zaman Presiden SBY yang dimaksudkan, kata dia, terkait janji pemerintah pusat perihal mengangkat pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sudah dari dahulu mereka itu dijanjikan. Kan kasian mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun sebagai pegawai honorer. Lalu, setelah adanya kebijakan ini mereka langsung diberhentikan,” imbuh Rusman.

Dia tidak mempersoalkan jika pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan tersebut dibarengi dengan solusi terhadap mereka. Apabila memang harus dilaksanakan, pemerintah harus mencarikan solusi bagi tenaga honorer agar tidak menganggur. Misalnya saja dengan membuka kesempatan bagi para pegawai honorer untuk ikut serta dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Harus ada solusilah. Jangan mengeluarkan kebijakan seperti itu tanpa ada solusi. Misalnya mereka tenaga honorer ikut dalam seleksi P3K. Harus ada juga diklasifikasikan yang sudah lama bekerja langsung diangkat,” tandas Rusman. (tm)

Comments

BERITA TERBARU

To Top