METROPOLIS

Jadi Penyangga Ibu Kota Negara, Samarinda Diminta Kendalikan Banjirnya

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menerima kunjungan Anggota Komisi V DPR RI. (Foto: Ferdy & Hendry/Humas Pemkot Samarinda)

SAMARINDA, Kate.id – Ditetapkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia berdampak positif bagi Samarinda. Sebagai penyangga IKN, Samarinda menjadi prioritas oleh Komisi V DPR RI untuk dukungan program pengendalian banjirnya.

Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI saat Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi yang langsung dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Al-Kadrie ke Samarinda, tepatnya di Waduk Benanga Lempake dan aula rumah jabatan Walikota Samarinda, Kamis (23/1/2020).

Dalam pemaparan di aula rumah jabatan seusai peninjauan ke Waduk Benanga Lempake, sebanyak 9 anggota Parlemen di Senayan itu kompak menjadikan program prioritas Komisi V DPR RI untuk pengendalian banjir Samarinda. Selain Irwan dari daerah pemilihan (Dapil) Kaltim ada juga Syarief dari dapil Kalimantan Barat (Kalbar), Bambang Suryadi, Tamanuri, Ishak Mekki, Syahrul Aidi Maazat, Mochamad Herviano, M Rifqinizamy Karsayuda dan Muhammad Aras.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Suryadi mengatakan, Samarinda sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota negara, perlu dari dini ditata dengan baik. Dalam hal ini prioritas dalam program pembangunan.

“Kalau presiden ada prioritas presiden, kami di komisi juga ada prioritas. Program pengendalian banjir di Samarinda menjadi prioritas Komisi V,” sebut Bambang.

Pengerukan Benanga yang akan dikerjakan tahun 2020 dengan anggaran Rp 26 miliar melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III. Diharapkan dari pengerukan itu bukan hanya kapasitas penampungan airnya kembali normal 1,6 juta kubik, tetapi juga bisa lebih.

“Masterplan 2004 perlu dikaji kembali. Di sepanjang jalan tadi banyak rumah-rumah, kita pindahkan dengan cara memanusiakan, bukan diusir,” kata Bambang.

Dia juga menyarankan agar waduk Benanga sebagai pengendalian banjir di samping fungsi irigrasi juga sebagai wisata dan budidaya air tawar. Dalam hal ini masing-masing Dirjen dan Kementerian diminta bersama-sama membahas kembali masterplannya.

“Jangan sampai ibukota negara pindah, tapi daerah penyangga belum siap. Kita akan dukung lewat program prioritas 2020 yang konsepnya sebagai penyangga ibukota negara,” ucapnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Syarief menegaskan, jangan sampai banjir di Jakarta juga terjadi di Kaltim. Hal inilah yang menjadi perhatian DPR RI. Termasuk Samarinda sebagai penyangga IKN yang baru nantinya.

“Ini jadi perhatian kita bersama. Persoalan yang dihadapi Samarinda ini kita mempunyai perhatian besar. Beruntungnya Kaltim ditunjuk sebagai ibukota negara dan untungnya lagi Samarinda sebagai ibukota Kaltim. Jangan sampai tidak ada perubahan pindah kesini sama saja banjir,” tegas Syarief.

Karenanya, Syarief meminta Wali Kota Samarinda segera membahas ulang Tata Ruang Wilayah Samarinda. Ini agar kawasan resapan air terutama di waduk dan Sungai Karang Mumus (SKM) bisa diketahui pasti dan dilindungi. Masih menurut Syarief, review ulang tata ruang Samarinda mendesak dilakukan seiring daya tampung air waduk Benanga yang tersisa sekitar 30 persen.

“Saya minta dari BWS betul-betul merencanakan dan jangan parsial saja. Ada dana Rp 26 Miliar untuk pengerukan. Jangan sampai selesai itu, tidak berlanjut dan bertambah lagi pengendapan,” katanya.

Sementara itu Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mengungkapkan, tahun ini ada pengerukan senilai Rp 26 miliar. Pemkot Samarinda sudah menyiapkan lahan untuk pengerukan. Termasuk program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Samarinda program Kotaku yang bisa menambah daya tampung di SKM dan keindahan kota.

“Mohon dukungan BWS untuk penganggarannya juga yang lainnya. Intinya kami menerima jadinya sesuai kebijakan pusat dan masalah sosial biar menjadi urusan kami,” kata Jaang menjawab para anggota DPR RI.

Dia menyatakan, tahun 2019 lalu Pemkot Samarinda menganggarkan Rp 100.297.437.000 untuk optimalisasi pengendalian banjir di 2 titik yang berada di jalur menuju bandara APT Pranoto. Yakni Simpang 4 Sempaja dan Blok 6 Kelurahan Sempaja.

“Tahun 2020 ini kami juga telah menganggarkan sekitar Rp 15 miliar lebih untuk peningkatan drainase sub sistem di kawasan bandara Sungai Siring yang diproyeksikan mendukung program optimalisasi pengendalian banjir,” tandasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top