ADVERTORIAL

Komisi II DPRD Kaltim Terima Kunker DPRD Kutai Kartanegara, Konsultasi Potensi Ekonomi dan PAD

Komisi II DPRD Kaltim menerima kunker Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

SAMARINDA, Kate.id – Komisi II DPRD Kaltim menerima kunjungan kerja (kunker) rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (21/1/2020). Kunker lembaga parlemen ini untuk membahas beberapa hal mengenai potensi ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD) yang akan dikembangkan di Kukar. 

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kukar, Betaria Magdalena mengatakan, kedatangannya ke parlemen provinsi karena ingin menanyakan lebih lanjut terkait ekonomi masa depan Kaltim, yang akan diterapkan di Kukar. Khususnya, soal pengenaan pajak kendaraan berat ke kas daerah yang selama ini belum maksimal.

“Dengan banyaknya perusahaan yang ada di kabupaten kutai kartanegara, belum semuanya dan belum maksimal menyetorkan pajak. Syukur-syukur dapat 50 persen yang membayar pajak khusus mengenai alat berat,” katanya.

Tak hanya soal pajak, dibahas juga disektor pariwisata. Dimana Kabupaten Kukar masih berharap banyak pada pariwisata Pulau Kumala. Mulai dari karcis hingga dan hal-hal lain mengenai itu. “Nah pendapatan dari tiket atau karcis yang mengunjungi ke Puulau Kumala, kami dari komisi II juga belum menerima penjelasan dan pemaparan lebih lanjut,” beber Betaria.

Lebih lanjut, dia menjelaskan di kabupaten Kukar terdapat dua jenis ikan yakni ikan air tawar dan ikan air asin (laut). Kalau ikan air asin Kabupaten Kukar masih mengandalkan ikan yang berasal dari Kecamatan Samboja dan tantangan terbaru yakni pengawasan dalam penyebaran ikan Nila yang dinilai ikan predator.

“Kita akan terus mencari solusi terkait itu, mungkin peternakan ikan nila harus ditambak bukan dilepas secara liar agar ikan nila tidak memakan ikan-ikan jenis lain,” bebernya.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi, Veridiana Huraq Wang mengatakan, kunjungan Komisi II DPRD Kukar untuk menyampaikan keprihatinan terhadap masalah perikanan. Dimana telah terjadinya penurunan produksi ikan yang berdampak pada ekonomi kelautan, khususnya nelayan.

“Salah satu penyebabnya adalah adanya kompetitor baru, yaitu ikan nila yang dilepas secara liar di perairan kutai kartanegara, sehingga ikan nila ini menjadi kompetitor merebut makanan ikan-ikan lokal,” jelasnya.

Menurut dia, ikan-ikan lokal di Kabupaten Kutai kartanegara menjadi langka seperti ikan biawan, papuyu dab gabus. Dengan demikian harus ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.

“Karena sisi pengawasan berada di pemerintah provinsi, adapun pengawasan terkait pola penangkapan ikan di sana dengan mendirikan UPTD-UPTD,” tambahnya.

Selain itu, kata dia, kunjungan Komisi II DPRD kukar juga bermaksud berkonsultasi terkait pendapatan asli daerah. Mereka berkonsultasi, untuk mengetahui potensi sumber- sumber pendapatan yang bisa diterapkan di Kukar.

“Kita hanya menyampaikan saran supaya kalau masalah PAD itu mereka harus pergi ke Bapenda, kemudian terkait pajak alat berat yang menunggak itu datanya semua ada di Bapenda. Karena ada yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan ada juga yang menjadi kewenganan pemerintah kabupaten,” tandasnya. (tm)

Comments

BERITA TERBARU

To Top