NASIONAL

Menhan Bentuk Tim Investigasi Kasus Asabri

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) bersama Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Rapat kerja tersebut membahas pengembangan kekuatan TNI, kapabilitas Bakamla, serta penguatan diplomasi di wilayah perairan Natuna. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

JAKARTA, Kate.id – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan persoalan di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

“Soal Asabri, kami sudah bentuk tim investigasi. Tim sudah berjalan,” kata Menhan usai Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dia mengatakan, tim penegak hukum sudah bertindak dalam menangani kasus dugaan korupsi di PT Asabri.

Menurut Menhan, dirinya pun mendukung langkah penegakan hukum tersebut.

Namun demikian, Menhan belum menyebutkan siapa penanggung jawab tim investigasi yang telah dibuat itu.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan dalam Raker Komisi I DPR RI tidak dibahas terkait persoalan di PT Asabri karena fokus rapat mengenai persoalan Natuna.

Akan tetapi, dia menilai terkait persoalan Asabri biarkan Tim Investigasi Kemhan bekerja dan kalau ada dugaan penyalahgunaan wewenang bisa ditindaklanjuti.

“Kalau benar ada tuduhan itu dan terbukti, harus diproses secara hukum,” ujarnya pula.

Diketahui, berdasarkan hasil audit BPK pada Asabri yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II 2016 menunjukkan hasil pemeriksaan atas efektivitas penyaluran pembayaran pensiun dan efisiensi pengelolaan investasi tahun buku 2015 dan semester I tahun 2016 pada PT Asabri menemukan 15 temuan yang memuat 19 permasalahan yang terdiri dari 5 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp834,72 miliar.

Ada juga 12 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan potensi kerugian negara senilai Rp637,1 miliar, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp2,31 miliar. (ant)

Comments

BERITA TERBARU

To Top