NASIONAL

Konflik dengan Manusia Meningkat, Puluhan Gajah Mati di Aceh

Petugas dan dokter hewan dari lembaga konservasi Aceh memeriksa gajah betina yang ditemukan mati karena keracunan di Desa Semanah Jaya, Aceh Timur, Kamis (21/11/2019). Bangkai gajah betina berusia 25 tahun itu ditemukan di sebuah perkebunan kelapa sawit pada hari ini. (CEK MAD/AFP)

Kate.id – Frekuensi konflik antara gajah liar Sumatra dengan masyarakat di Aceh terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat mencatat 38 ekor gajah mati dalam kurun waktu tersebut.

Kepala BKSDA Aceh, Agus Arianto mengatakan konflik satwa liar dengan manusia tersebut terjadi tidak terlepas dari habitatnya yang semakin terganggu. Menurut dia, habitat gajah semakin berkurang, bahkan sebanyak 85 persen populasinya telah berada di luar kawasan konservasi dan juga ada yang di luar kawasan hutan.

“Konflik satwa tidak terlepas habitat sudah terganggu,” kata Agus dalam diskusi bertema Gajah Sumatera Nasibmu Kini, yang digelar Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) di Banda Aceh, Kamis (16/1/2020) dikutip dari Kantor Berita Antara.

Dia menyebutkan, berdasarkan data konflik gajah liar di Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Menurutnya, pada 2016 tercatat sebanyak 39 kali konflik satwa bertubuh besar itu dengan manusia. Kemudian pada 2017 terdapat sebanyak 103 kali konflik, dan sempat turun di 2018 menjadi 73 kali konflik, hingga akhirnya kembali naik menjadi 107 konflik kali pada 2019.

“Konflik satwa semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Meningkat ini juga ditambah tidak ada strategi khusus penanganan konflik,” ungkap Agus.

Sedangkan data kematian gajah tercatat dari 2016 hingga 2020 terdapat 38 ekor gajah mati. Penyebabnya sebanyak 74 persen karena konflik, kemudian 14 persen karena perburuan, dan 12 persen mati alami. “Harapan saya ke depan dapat kita sosialisasikan agar dapat meminimalisasi konflik gajah,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Muhammad Daud mengatakan tidak benar pembiaran terhadap perlindungan satwa liar provinsi setempat. Kata dia, Pemerintah Aceh telah membuat sejumlah regulasi, termasuk qanun (Perda) tentang pengelolaan satwa liar yang masih menunggu penomoran dari Kemendagri RI.

“Tidak benar ada pembiaran, pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi,” ujarnya. Bahkan menurut Daud, pemerintah sangat berkomitmen untuk terus menjaga hutan Aceh seluas 3,5 juta hektare. Karena dengan menjaga hutan dapat mencegah terjadinya konflik satwa dilindungi. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top