ADVERTORIAL

Evaluasi Perusda, Komisi II DPRD Kaltim Rencanakan Moratorium dan Bentuk Pansus

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang saat memimpin rapat kerja bersama dengan Asisten II dan BPKAD Pemprov Kaltim

SAMARINDA, Kate.id – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menegaskan pihaknya sepakat melakukan moratorium pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan daerah (Perusda) baru di Kaltim.

Penegasan tersebut disampaikannya saat rapat kerja bersama dengan Biro Perekonomian, Asisten II bidang Perekonomian dan BPKAD Pemprov Kaltim, Selasa (14/1/2020). “Kita sepakat mau moratorium pembentukan perusda baru sebelum ada payung hukum baru yang sesuai dengan peraturan diatasnya,” katanya.

Peraturan yang dimaksud yaitu PP 54 tahun 2017 tentang BUMD. Kata dia, hampir seluruh perusda di Kaltim tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai aturan tersebut.

Tak hanya moratorium pembentukan perusda baru, Veridiana juga menegaskan, tidak merekomendasikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD hingga evaluasi selesai dilakukan. “Stop dulu penambahan modal, memang umumnya perusda di Kaltim bermasalah pada manajemennya,” ungkapnya.

Diakuinya, evaluasi nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Pemprov Kaltim. Atas temuan, temuan dari 8 BUMD tersebut. Bukan tidak mungkin, rekomendasi akan diberikan menutup perusda yang tidak efektif berkontribusi ke PAD.

Kata dia, secara maraton pihaknya akan memanggil tiga BUMD lainnya dalam waktu dekat. Yaitu, PT AKU, Perusda Ketenagalistrikan, dan Perusda kehutanan SKS. Termasuk direksi dan komisaris anak perusahan sejumlah BUMD. Termasuk memanggil kembali BUMD yang sudah dipanggil.

Ia juga membuat kemungkinan akan dibentuk Panitia Khusus (pansus) untuk mengevaluasi BUMD. Apalagi, melihat status BUMD PT. AKU yang belum diketahui pertanggungjawabannya. Padahal sudah ada investasi pemprov sebesar Rp 32 miliar. “Kemungkinan untuk pembentukan Pansus, akan kita lihat kedepan setelah hasilnya dari laporan nanti,” tegas politikis PDIP ini.

Sementara itu, Asisten II Pemprov Kaltim Abu Helmi, menuturkan, pemprov akan terbuka dengan evaluasi kinerja BUMD. Ia pun mendukung langkah Komisi II DPRD Kaltim. Ia bahkan menyarankan, untuk memaksimalkan menerima laporan kinerja, hingga menginvestigasi usaha BUMD, komisi II memanggil direksi dan komisaris seluruh BUMD secara bergilir. “Biar utuh, kalau perlu sampai anak perusahaannya. Kami dari pemprov mendukung langkah ini,” tuturnya.

Kata dia, melihat permasalahan BUMD ini pemprov bergerak berlandaskan PP No 54 tahun 2017 tentang BUMD dalam pelaksanaan tugas mengurusi BUMD. “Saya mengusulkan agar Komisi II hearing dengan direksi dan komisaris, untuk mengetahui segala permasalahan sehingga bisa lebih detil dijelaskan. Yang kedua, Pemprov Kaltim sangat berkomitmen untuk menyelesaikan permasalah yang ada di BUMD,” pungkasnya. (tm)

Comments

BERITA TERBARU

To Top